Arahan Presiden Joko Widodo Pada Pertemuan Dengan Kepala Daerah se-Indonesia, di Istana Negara Jakarta, 21 Oktober 2015

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 21 Oktober 2015
Kategori: Transkrip Pidato
Dibaca: 14.476 Kali

Logo PidatoAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang pertama, saya ingin menyinggung dulu mengenai Pilkada serentak yang sebentar lagi kerja besar itu akan kita lakukan, 9 Desember. Saya titip yang pertama, agar kalau ada hal-hal yang mempunyai potensi mengganggu keamanan agar diinformasikan kepada Menko Polhukam secepat-cepatnya. Sehingga potensi yang kecil itu bisa dipadamkan dan dihilangkan.

Jangan sampai sudah ada apinya, apalagi sudah kebakaran, baru kita carikan pemadamnya, terlambat. Oleh sebab itu, saya nanti minta Pak Menko Polhukam diberikan nomor teleponnya biar semuanya nyatet. Agar tadi yang disampaikan juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan aparat hukum kita yang ada di provinsi, baik Kapolda, baik Kajati, yang di kota/kabupaten Kejari, Kapolres semuanya betul-betul sesuai seperti yang sudah saya perintahkan di pertemuan di Bogor.

Kemudian yang kedua, masalah asap. Daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mempunyai hutan yang mempunyai potensi untuk kebakaran agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan. Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi/kota/kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman. Kemudian khusus untuk masalah kebakaran dan asap agar pada musim panas berikutnya yang namanya surat dalam keadaan siaga darurat itu segera dikeluarkan. Sehingga Pemerintah Pusat, BNPB itu bisa bergerak cepat. Karena tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah. Karena apapun ini sudah otonomi. Ini perlu dicatat karena kemarin saya ke daerah saya tanya tidak ada, saya tanya tidak ada anggaran itu.

Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama ingin saya sampaikan, bahwa kita ingin ada transformasi fundamental ekonomi kita, dari yang dulunya kita selalu bertumpu pada konsumsi, selalu bertumpu pada ekspor bahan-bahan mentah, komoditas-komoditas mentah, ini yang harus kita balik total, dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri. Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total.

Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi, industri, apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu. Jangan sampai, tadi sudah disampaikan Pak Menko Perekonomian, misalnya pemerintah pusat sudah memotong untuk izin-izin yang dulunya bisa berbulan, sekarang 3 jam misalnya, daerah juga harus mengikuti itu. Jangan sampai di sini sudah 3 jam, nanti masuk izin ke daerah masih berbulan-bulan. Tidak ada yang akan mau masuk ke kita. Sekarang yang 3 jam di BKPM untuk urusan, pertama masuk investor minta NPWP, PT, pendirian perusahaan, tiga ini bisa selesai dalam 3 jam. Daerah imbangi itu, mengurus-urus cepat semuanya. Ini investasi, arus uang, arus modal ini akan masuk.

Negara ini ekonominya akan baik kalau ada arus modal, arus investasi, arus uang yang masuk ke Indonesia. Semua negara melakukan itu. Kecepatan berkompetisi dengan negara-negara yang lain itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak ditinggal kita, sudah ditinggal. Kalau masih pola-pola lama kita lakukan, tradisi-tradisi lama masih kita kerjakan, jangan berharap ekonomi kita akan menjadi baik. Kompetisinya sudah sangat ketat sekali.

Saya hanya ingin bandingkan, saya ingin memberikan contoh. Saya bertemu dengan Syeih Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Ini cerita saja, dia yang cerita. Tahun 70-an dari Dubai ke Abu Dhabi mereka masih naik onta, tahun agak kesana lagi Dubai ke Abu Dhabi masih naik truk, dia yang cerita bukan saya, saya menyampaikan. Tetapi coba kita lihat, kita pergi kesana, sekarang dari Dubai ke Abu Dhabi. Dubai sudah kayak Manhattan, Abu Dhabi juga sudah kayak Manhattan. Dubai sudah kayak New York, Abu Dhabi juga sama. Betapa mereka cepat sekali, padahal kalau kita ingat tahun-tahun 60-an, saya belum lahir, tahun 60 kita sudah naik Holden, naik Impala.

Apa kesalahannya? Saya tanya kenapa Syeih Uni Emirat Arab bisa cepat seperti itu. Jawabannya memang keterbukaan dan deregulasi total. Aturan-aturan itu harus sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, hanya itu, tidak ada yang lain.

Saya pernah mencobanya kira-kira 14 tahun yang lalu, mengurus izin hanya 1 jam, saya mungkin pernah cerita. Datang ke yang namanya Kantor Perekonomian, syaratnya kita bawa, diberikan di meja itu. Kemudian petugasnya ngomong, “Bapak pergi ke gedung sebelah, kantor notariat”. Saya ini bawa kesana, dia sudah, data sudah sampai kesana karena semuanya online. Di sana saya diterima, cek, cek, cek, tanda tangan. “Bapak kembali lagi ke meja yang pertama tadi”. Saya balik lagi kesini, izin sudah diberikan. Bisa, tidak ada satu jam, bisa mendirikan pabrik, bisa menyewa kantor, bisa mau tempat tinggal, semuanya. Tidak ada lebih dari satu jam. Itu kenapa yang namanya Uni Emirat Arab bisa cepat sekali.

Qatar, saya tanya juga Syeih Tamim, jawabannya sama. Ini untuk inspirasi Saudara-saudara semuanya, sama. Semakin cepat, semakin simpel itu yang arus uang itu akan masuk. Dia punya minyak, iya, tapi kita kan juga dulunya juga punya. Dia punya gas, kita kan juga punya gas. Kita punya kayu, dia nggak punya kayu. Apa yang salah? Dulu kita booming minyak, booming kayu, booming minerba. Sekali lagi kuncinya ada di situ saja, mereka bisa mengambil kesempatan dari peluang yang ada. Ini yang harus kita reform total, yang harus kita reform total.

Sekarang kita lihat keadaan ekonomi kita. Banyak yang khawatir ekonomi kita dan banyak yang ngomong kita krisis ekonomi, kita krisis ekonomi. Bapak/Ibu harus lihat angka-angka, kita ini kalau mendapat tamu mereka acung jempol ke Indonesia karena dengan situasi yang seperti ini, yang lain sudah ada yang -2, ada yang -3, ada yang anjlok 1%, 1,5%, 2%, kita ini pada posisi yang baru turun, kalau semester I kemaren 0,3. Itupun saya menyakini semester II ini, triwulan III ini juga, saya tadi pagi ketemu Gubernur Bank BI, angkanya kira-kira 4,85. Artinya dasarnya sudah stop, kemudian mulai merangkak naik. Momentum ini yang harus kita lihat.

Saya ingin tunjukkan posisi-posisi, karena orang sering ditakut-takuti dengan membandingkan dengan ‘98, padahal sangat berbeda sekali. Coba kita lihat, pertumbuhan ekonomi ‘98 (-13), sekarang masih 4,7. Triwulan III, informasi tadi sudah 4,85, sudah jauh sekali.

Kemudian inflasi, inflasi saat itu 82 persen, sekarang perkiraan BI tadi, ini pada semester yang lalu, perkiraan akhir tahun nanti inflasi kita tidak sampai pada angka 4. Tahun kemaren 8,5; tahun ini di bawah 4%. Ini sebuah angka yang sangat sulit kita di bawah 5 dan sekarang malah di bawah 4, karena pada September ini -0,5. Artinya apa? Harga-harga itu bisa dikendalikan dan itu juga berkat Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semuanya karena di setiap daerah ada TPID. Inflasi dikendalikan, ada barang naik langsung diintervensi. Oleh sebab itu, saya juga saran, meminta agar setiap daerah itu ada anggaran untuk mengintervensi kalau ada barang-barang yang ada kenaikan, supply demand-nya diatur oleh pemerintah daerah. Tadi inflasi.

Kemudian yang lain, nilai tukar, tahun 1998 itu Rp16.600, hari ini kira-kira Rp 13.600-13.700. Tetapi ingat tahun98 itu dari Rp2.000 meloncat menjadi Rp16.600, 800% kenaikannya. Saat ini dari saya masuk Rp12.500 menjadi Rp13.700, berarti kenaikannya kurang lebih 8 persen, beda. Ini 800, yang ini 8 persen, ya beda. Jangan dibanding-bandingkan angkanya, “Wah sudah mendekati kayak ’98”, berangkatnya berbeda kok. Dulu berangkatnya itu ingat dari Rp2.000 menjadi Rp16.600, beda.

Kemudian juga yang berkaitan dengan Non Performing Loan, kredit macet yang ada di bank. Dulu angkanya sampai lebih dari 30 persen, seingat saya 32 persen, 30 persen non performing loan. Sekarang masih pada angka 2,6-2,8 jauh sekali. Kredit macet masih sangat normal. Ya naik sedikit dari 2,6 menjadi 2,8 kurang dan lebih. Tapi rasio-rasio seperti ini yang harus kita tahu dan kita ikuti bersama. Jangan nanti di sosial media isu-isu ini, isu-isu ini ditanggapi dan Bapak/Ibu/Saudara-saudara semua pidato, “kita sekarang ini dalam keadaan krisis”. Krisis bagaimana? 4,7 persen kok krisis. Jangan ikut terbawa seperti itu. Kita ini harus menatap kedepan itu semuanya harus optimis. Kalau kita nggak optimis rakyat kita bagaimana? Pusingnya kayak apapun kalau saya ingin menampilkan diri ya harus optimis, harus yakin.

Ini naik turunnya rupiah, pernah sampai Rp14.700 tapi dengan kebijakan-kebijakan deregulasi terus kita lakukan dan Paket Ekonomi I, II, III, IV, V, VI, nanti bisa ke-100, ke-200, ke-300, ke-400. Saya sudah minta ke tim ekonomi agar setiap seminggu – dua minggu harus keluarkan yang namanya paket kebijakan yang untuk memotong, menyederhanakan. Tetapi saya ingin daerah juga ikuti, jangan sampai nanti ada investasi, “Pak di sini sudah cepat Pak, tetapi di daerah kami di-pingpong”, misalnya. Harusnya lebih cepat lagi di daerah, lebih simpel lagi. Saya kira bisa dibuat pergub, bisa dibuat perbup, perwali, semuanya. Itu yang harus kita lakukan. Ini ada yang lewat permen, lewat perpres, lewat PP, sudah potong ya potong. Tolong diingat cerita Uni Emirat tadi, dari naik onta sekarang naik mercy, naik BMW semuanya penduduknya karena manajemen pemerintahannya pada track yang betul, pada visi yang benar.

Besok pagi akan kita keluarkan Paket V. Terus ada paket-paket kebijakan seperti itu, baik untuk jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang, baik untuk pengusaha, untuk masyarakat, semuanya. Harus kita keluarkan terus. Kita nggak mau dan kita ini sudah kedahuluan Vietnam, sudah pertumbuhan kalah dengan India, Vietnam cepat sekali. Kalau kita tidak mau me-reform, tidak mau mengubah akan ditinggal betul.

Ini IHSG, Indeks Harga Saham juga mulai rebound naik. Ini moga-moga persepsi itu terus muncul, dan sekali lagi kita berharap agar daerah juga bersama-sama kita memperbaiki persepsi itu.

Inflasi tadi saya sampaikan, di September akhir kemarin sudah pada posisi di -0,5. Artinya harga-harga terkendali. Saya lihat yang kemaren agak naik di beras tetapi dalam dua minggu ini kita suplai lagi untuk turun. Saya cek pagi tadi turun kurang lebih Rp 500-Rp 600. Angka-angka seperti itu selalu saya ikuti. Setiap pagi makanan sehari-hari saya adalah angka-angka, bukan sarapan pagi.

Kemudian pembangunan. Sekarang bukan Jawasentris tetapi mau kita keluarkan menjadi Indonesiasentris terutama yang bagian Timur. Kemaren ada yang tanya, “tapi Pak itu kereta cepat kok dibangun di Jakarta-Bandung?”. Itu bukan dari APBN, itu harus tahu. Tidak dari APBN, tidak memakai jaminan pemerintah. Itu urusan B2B (business to business). Orang yang mau investasi maunya Jakarta-Bandung, ya mau saya ajak ke tempat yang lain juga geleng-geleng dong. Itu bukan uang kita, gitu lho. Kereta api cepat itu bukan uang kita, itu uangnya investor.

Nanti yang kereta api insya Allah Pak Gub Sulsel nanti November. Karena kemaren mau dibuka Agustus saya tidak mau groundbreaking belum ada barangnya. Groundbreaking sudah tiga kilo, relnya sudah tujuh kilo itu saya mau datang. Kalau belum ada relnya tidak usah lah, nanti hanya groundbreakang-groundbreaking tidak ada tindak lanjut, tidak mau saya. Harus terus ada tindak lanjutnya. Kemudian yang Papua, insya Allah ini baru FS, insya Allah nanti tahun depan juga sudah dimulai yang kereta api. Daerah-daerah yang lain nanti akan kita lihat.

Yang bandar udara, saya kira hampir banyak sekali. Saya tidak hapal, banyak yang dirombak terminalnya, diperpanjang runway-nya. Setiap ke daerah saya selalu, “Pak baru 1.500, minta 2.000, minta 2.500”. Cepat juga, saya kira tahun ini akan banyak sekali bandara yang sudah diperpanjang runway-nya. Yang belum segera diusulkan saja.

Kemudian tol, saya kira yang konsentrasi sekarang baru di Sumatera, tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh. Kita harapkan dalam tiga tahun ini dari Lampung ke Palembang insya Allah sudah sambung. Baru nanti di Kalimantan mungkin juga bulan depan kita akan kesana untuk yang Balikpapan – Samarinda dan nanti pada tempat-tempat yang lain. Di Manado juga, di Manado – Bitung juga dimulai.

Kemudian waduk memang tahun ini baru 13, tapi rencana kita 49. Dan saya harapkan tidak ada tambah lagi karena sebetulnya kemaren hanya 30, tetapi karena waktu pertemuan di Bogor tambah-tambah menjadi 49. Tapi ini stop karena hitung-hitungan kita dengan 49 waduk itu saya kira sudah bisa mengairi dan bisa memperluas sawah dan menaikkan produksi di pangan. Karena konsentrasi kita memang pembangunan ini fokus dan prioritas pada infrastruktur dan pangan. Oleh sebab itu perlu air, air didapat dari waduk, alirkan lewat irigasi.

Kemudian listrik, dari 35.000 megawatt itu bukan target, itu sudah kebutuhan. Kalau ini tidak tercapai 35.000 megawatt ya seperti sekarang setiap ke daerah keluhannya pasti ini, “Pak byarpet, Pak byarpet”. Kemanapun keluhannya ini. Oleh sebab itu, ini 35.000 megawatt itu target karena ada kebutuhan. Insya Allah ini bukan sebuah target yang ambisius tetapi memang kita ingin kejar agar persoalan mengenai listrik baik untuk rumah tangga, baik untuk industri betul-betul bisa tercapai. Nanti tolong yang belum masuk ke dalam list ini bisa menyampaikan supaya bisa disusulkan terutama untuk daerah-daerah yang belum terjangkau.

Nanti ada tahun depan powerplan yang mobile supaya bisa ditarik-tarik. Ini kita sudah kerja sama agar nanti daerah-daerah terutama yang pulau-pulau bisa kita beri yang itu, sebelum yang listrik 35.000 megawatt bisa diselesaikan. Artinya memang ini adalah tugasnya Menteri untuk menyelesaikan, mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar agar 35.000 megawatt ini bisa diselesaikan. Memang problemnya hanya ada dua. Pertama izin, izin ini sudah terus kita sederhanakan, kita potong-potong terus, tapi saya harapkan kalau sudah masuk ke daerah masalah pembebasan lahan tolong dibantu. Baik Pak Gub, Ibu/Bapak Bupati/Walikota membantu pembebasan lahannya sehingga cepat, betul-betul cepat, betul-betul bisa segera dikerjakan.

Ini tadi kereta api, tapi yang di Papua ini masih dalam posisi survei. Perkiraan kita kemarin akhir tahun ini selesai ternyata karena medannya Papua luar biasa sehingga mungkin baru pertengahan tahun depan survei dan FS itu bisa selesai.

Saya kira tadi Paket Kebijakan Ekonomi sudah disampaikan oleh Menko. Yang pertama – Paket I, Paket II, Paket III, memang beragam, ada yang keringanan pajak, ada yang kecepatan mengurus perizinan, ada yang penurunan pajak bunga deposito, dan juga memberikan keringanan untuk tarif listrik industri yang malam hari saya kira sudah diberikan diskon sampai 30 persen. Misalnya hal seperti itu yang terus akan kita lakukan.

Kemudian juga masalah kredit usaha rakyat agar ini juga Gubernur/Bupati/Walikota juga ikut mendorong agar sektor-sektor produktif yang ada di UMKM kita didorong agar bisa mengambil KUR. Karena tahun ini 30 trilyun, kemaren kita cek di bank-bank pemerintah itu perkiraan baru akan terserap Rp 20 triliun, jadi masih ada sisa Rp 10 triliun. Agar Bupati/Walikota/Gubernur mendorong sektor-sektor produktifnya mengambil KUR karena bunganya kalau dulu 22-23 persen, sekarang 12 persen. Tahun depan, mulai Januari, sudah akan disubsidi lagi, turun menjadi 9 persen. Dengan angka kredit yang bisa keluar kira-kira Rp 130 triliun. Jadi kesempatan sangat besar sekali untuk usaha-usaha mikro, usaha-usaha yang ada di desa, yang ada di kampung, di daerah. Dorong agar mereka untuk masuk ke sektor-sektor produktif dan memanfaatkan KUR yang hanya, tahun depan, 9 persen.

Kemudian tadi juga sudah disampaikan mengenai upah minimum kita dengan acuan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ini saya kira memberikan kepastian untuk kalkulasi dan usaha bagi pengusaha dan pekerja, menjadi jelas. Bukan kenaikan upah minimum itu berdasarkan berapa besar demo yang datang. Kalau demo yang datang 15.000 naik 40 persen, kalau yang datang 5.000 naik 10 persen, bukan seperti itu. Mestinya ini adalah win-win yang diberikan pada pengusaha dan juga pada pekerja. Mau pilkada naik 30 persen, bukan seperti itu. Wong saya pernah, saya pernah menaikkan 44 persen tapi bukan karena pilkada, nggak. Waktu di DKI saya naikkan 44 persen karena saya lihat selama 5 tahun tidak pernah dinaikkan lebih dari KHL. Jadi memang sangat jauh sekali. Oleh sebab itu, saat itu saya naikkan. Tetapi kalau sudah pada kondisi normal dan KHL ya kenaikannya memang harus bisa dihitung dan diprediksi.

KUR ini, tadi saya lupa, KUR ini juga kita peruntukkan untuk TKI. Jangan sampai nanti tenaga kerja kita ini terjerat rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ada yang saya dapat informasi bunganya sampai 60%-70% padahal di KUR hanya 9%. KUR TKI silakan, fokusnya di pertanian, perikanan, dan industri  dan perdagangan. Juga KUR kita berikan juga untuk buruh yang ada, keluarga buruh yang ada, keluarga pekerja yang ada di Indonesia.

Ini yang sudah dilakukan oleh PTSP yang ada di BKPM. Contoh dulu listrik ada 49 izin, saya pernah hitung. Dulu kan saya pernah cerita, izin untuk pembangkit listrik sampai 4 tahun, sampai 6 tahun. Ya benar, izinnya saja sampai 49. Lembarnya itu 260 lembar, jadi kamu menggotong izin segini ini. Ini apaan, saya nggak tahu. Kita mau bisa menarik arus modal, arus uang, kalau ini diterus-teruskan ya siapa yang mau bikin pembangkit listrik di kita, tidak ada. Sekarang masih 25, karena saya ingin ini dipotong lagi menjadi separuh lagi. Jadi jangan sampai yang namanya syarat-syarat itu dijadikan izin, beda lho ya. Banyak kita ini syarat menjadi izin, ini yang harus daerah juga hapus itu. Syarat kok dijadikan lembaran izin. Ini sudah bukan waktunya lah hal-hal seperti itu. Potong total, hilangkan total, revisi. Harus itu yang kita lakukan. Dulu itu rata-rata 923 hari mengurus, berapa tahun itu, tiga tahun. Itu rata-rata, saya bilang ada yang 2 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun. Sekarang baru atau masih 256 hari, nggak mau saya. Hitung-hitungan sekarang jam, jangan hari kalau izin itu.

Izin itu sebenarnya apa sih kalau computerized semuanya. Bapak datang, nama: Pak Agus, alamat, diketik. Saya pernah mencoba itu di kantor perizinan, “coba diketik untuk SIUP atau TDP”, tidak ada dua menit. Isinya kan apa sih? Nama, alamat, jenis usaha, alamat usaha, sama modal, hanya itu saja, enam kalau tidak keliru. Tidak ada dua menit. Saya tanya ke yang bagian perizinan, “kok lama sekali tho sampai berminggu-minggu?”. “Pak kita mengetiknya cepat Pak, tapi yang tanda tangan yang di atas Pak yang sulit, yang lama”. Ini berarti yang di atas ini yang sulit, yang lama.

Izin pertanian, 20 menjadi 12. Tapi juga, coba kalau kita masih berhari-hari kayak gini, izin listrik 256 hari, saya nggak mau lho Pak, terus potong separuh. Pertanian, tidak mau pertanian sampai 182 hari, ngapain ini, setengah tahun ngurusin kayak gini. Perindustrian juga meskipun dari 672 hari, sudah dipotong menjadi seperempatnya tetapi masih kelamaan ini 152 hari. Daerah juga jangan meniru yang ini. Meskipun sudah dipotong sampai lebih dari separuh, dipotong lebih dari sepertiga, jangan ditiru. Hitungannya sekali lagi jam, kalau kita mau maju. Jam, jangan hari, jam.

Sistem, Bapak/Ibu tidak usah mengerti hal-hal yang berkaitan dengan program komputer, tidak usah. Saya juga tidak mengerti. Panggil saja programmer, “saya mau izin satu jam! Buatin, jadi. Ngapain kita harus pintar-pintar komputer, tidak perlu. Panggil programmer, “saya minta jadikan ini”, sudah, jadi.

Jadi sekali lagi, ini jangan ditiru. Karena meskipun sudah dianggap lebih dari sepertiga, lebih dari seperempat, sudah dipangkas tigaperempatnya, pangkas delapan puluh persen, pangkas, belum. Kalau sudah tadi yang saya sampaikan tadi, sudah ada tiga jam, itu ceritakan ke saya. Kalau masih hari tidak usah ceritakan. Saya sampaikan ke Menteri-menteri, tidak usahlah diceritain, “sudah kita potong Pak separuh, sudah kita potong tujuh puluh persen”, jangan cerita lah. Kalau jadi jam, itu cerita ke saya. Sekarang rapat tidak pernah ada yang cerita, karena minta saya jam. Mudah tadi, panggil programmer, perintahkan, pasti jadi.

Ini yang untuk jaringan pengaman sosial saya kira kita memang belum semua. Yang sudah seratus persen itu yang Dana Keluarga Sejahtera, yang 15,4 juta. Yang Kartu Pintar-nya baru 11 juta padahal totalnya 21 juta. Yang Kartu Sehat juga masih belum, harusnya totalnya 86 juta, kita harapkan November – Desember ini semuanya akan sudah dapat.

Kemudian mengenai tata ruang wilayah. Catatan yang ada di saya masih ada tujuh provinsi. Tidak tahu ini benar atau tidak, saya dapat informasi masih ada tujuh provinsi yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Papua Barat, dan Sultra. Ini tolong yang masih belum-belum juga. Karena ini memang menurut Undang-Undang Kehutanan ini urusannya memang antara hutan konservasi untuk masuk ke lain-lain. Ini memang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Ini yang terus saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan, Bu Siti, untuk didorong agar di Komisi segera bisa diselesaikan. Saya kira beberapa sudah, saya pantau DPR sudah ke lapangan, seperti di Riau, Kepri, Babel. Untuk perubahan itu memang harus lewat DPR karena masalah berdampak penting dan cakupan luas, bernilai strategis atau DPCLS, itu memang urut-urutannya kesana. Ini penting sekali karena investasi itu berkaitan dengan ini. Saya harapkan segera didorong, diselesaikan, dan juga semua kepala daerah juga ikut mendorong di Dewan agar ini bisa diselesaikan.

Juga realisasi APBD. Saya juga senang sudah merangkak sangat tajam sekali dan kita berharap kalau di APBN hitungan kita akhir tahun 94, serapan kita bisa 94 persen, ini kalau bisa 94 insya Allah nanti pertumbuhan ekonomi saya kira bisa 4,9. Artinya sudah mulai, dasar mulai merangkak naik dan kita harapkan nanti tahun depan ini saya titip, mumpung ketemu, Pak Gubernur, Bapak/Ibu Bupati/Walikota agar yang namanya lelang itu dilakukan langsung setelah sudah digedok di APBD. Lakukan segera sehingga nanti bulan Januari, maksimun Februari, sudah, ekonomi daerah sudah berjalan. Lagu-lagu lama itu tolong kita harus berani ubah, diganti. Kita sekarang kementerian ini bulan November langsung sudah akan banyak yang lelang. Januari awal tanda tangan kontrak langsung uang muka bisa dikeluarkan. Daerah juga sama. Sehingga jangan sampai terjadi sekarang sudah 4,9 persen misalnya nanti akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita kontraksi lagi di bulan Januari – Februari.

Kalau kita pakai lagu lama, bulan Juli atau September baru panas, enam bulan tidak ada peredaran uang. Ini yang harus menjadi catatan. Pertumbuhan ekonomi itu terjadi kalau kita betul-betul mulai Januari itu uang sudah keluar, peredaran uang ada, pekerjaan di lapangan sudah dimulai, akan kelihatan. Ubah total pola-pola lama, tradisi lama yang kita ini. Kalau ini tidak dilakukan oleh perintah dari pimpinan daerah, dari gubernur, dari bupati, dari walikota, ke wakil gubernur, ke wakil bupati, wakil walikota semuanya tidak jadi perintah untuk membalikkan itu ya lagu lama terus. Sampai kapan pun kita tidak akan berubah, percaya saya, ya gini-gini terus. Wong lagunya tidak diubah bagaimana kita mau mendengarkan lagu baru. Lagunya lagu lama terus.

Ini birokrasi ini yang mengendalikan Bapak/Ibu semuanya. Tinggal mau atau tidak mau, niat berubah atau tidak berubah. Memang sulit tapi tergantung pimpinannya, tergantung pemimpin, pemimpin yang ada di negara kita. Dan Bapak/Ibu/Saudara-saudara sangat mempengaruhi gerak maju negara kita menuju ke arah yang lebih baik. Saya menyakini apa yang tadi saya sampaikan, baik mengubah transformasi fundamental ekonomi dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri hilirisasi, saya meyakini meskipun di awal sulit, meskipun di awal pahit, saya meyakini ini akan memberikan sebuah masa depan yang baik bagi negara kita, tentu saja dengan kerja sama, gotong royong kita bersama-sama untuk memajukan negara ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Humas Setkab)

 

 

Transkrip Pidato Terbaru