Pemerintah saat ini sedang menyiapkan stimulus fiskal jilid kedua dengan fokus pada industri manufaktur dan kemudahan ekspor-impor. Stimulus fiskal jilid kedua ini diluncurkan untuk mengatasi dampak negatif wabah Virus Korona yang menyebar di Indonesia yang juga akan berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja ekspor Indonesia, current account deficit (CAD), kinerja fiskal, dan aliran modal.

Mempertimbangkan penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya.

Hal terpenting mengenai Virus Korona (Covid-19) adalah mengenal gejala-gejala awalnya yang secara umum terjadi pada saat ini yaitu 80% panas, sekitar 60% adalah batuk, dan kemudian pilek, jikalau tanda-tanda awal ini dibiarkan nanti akan menjadi berat maka risiko berikutnya adalah kesulitan bernapas yang ditandai dengan adanya Pneumonia.

Virus Korona (Covid-19) faktor pembawanya adalah orang bukan daerah sehingga tidak memiliki arti keterkaitan dengan sebuah daerah atau wilayah, untuk itulah tidak akan dibuat zonasi.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan kembali 7 (tujuh) orang yang confirm positif Covid-19 sehingga total ada 34 kasus hingga Rabu (11/3) sore.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang melihat perkembangan yang ada karena masih terlalu dini untuk merespons, namun tetap menginventarisasi stimulan yang bisa diberikan. 

Menteri Agraria Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan tim yang akan dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa instansi termasuk Menteri Keuangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk menyelesaikan masalah tanah di Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) secara tuntas.

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), TNI, Polri, BUMN dan Pemda/Pemerintah Daerah untuk menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimilikinya sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut.

Juru Bicara (Jubir) Penanganan Wabah Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa pada Rabu (11/3) dini hari sekitar pukul 02.00 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia, sebelum masuk rumah sakit warga negara asing (WNA) tersebut sudah dalam keadaan sakit berat yang dideritanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar, agar dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya.