Pamong praja muda harus menjadi penggerak inovasi, motor reformasi birokrasi, motor pengembangan cara-cara kerja baru, dan motor penggerak berpemerintahan yang baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan belanja mandatory seperti pendidikan dan kesehatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 akan didesain ulang sesuai kondisi masa Pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan ada 4 (empat) fokus program Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam Rapat Terbatas, Selasa (28/7).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, saat memberikan keterangan pers, Selasa (28/7), menyampaikan mengenai langkah-langkah untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dengan hati-hati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak untuk berani memberikan nuansa berbeda, pemikiran-pemikiran baru, menuntun dan menemukan cara-cara yang lebih cepat, serta memacu anak buah agar menempuh jalan lebih cepat, smart shortcut, serta goal oriented (orientasi selalu hasil).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa perlu cara dan budaya baru dalam bekerja yang lebih cepat, serta harus berani melakukan shortcut (terobosan), pemotongan-pemotongan sehingga tidak bertele-tele dan lamban.

Desain Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 setidak-tidaknya memuat sektor industri, pariwisata, reformasi sosial utamanya kesehatan, pangan yang semua memberikan implikasi kuat terhadap penciptaan lapangan kerja.

Desain atau postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 harus memasukkan langkah-langkah penanganan Covid-19 dan pemulihan kondisi perekonomian.

Sepanjang semester I tahun 2020, jumlah investasi sektor industri mengalami peningkatan hingga Rp129,6 triliun atau naik 23,9 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp104,6 triliun.

Pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan menyasar masyarakat secara luas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang mengikutsertakan peran pemerintah daerah.