Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa harus tetap waspada akan dampak lanjutan dari Virus Korona (Covid-19) pada ekonomi di tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan 6 (enam) hal dalam rangka membendung penyebarluasan Virus Korona (Covid-19) saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) melalui Konferensi Video, Selasa (14/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini beberapa daerah yang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya masih business as usual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mempercepat penanggulangan wabah Virus Korona (Covid-19).

Dengan mempertimbangkan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes)  Terawan Agus Putranto, sehingga PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) hanya efektif berlaku sampai dengan program bantuan sosial (bansos) itu terlaksana sehingga setelah bansos ini berjalan, maka Permenhub nanti akan menyesuaikan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 menjelaskan bahwa Gugus Tugas ini belum ada penolakan, tetapi meminta kepada daerah untuk melengkapi persyaratan.

Alat Pelindung Diri (APD) yang telah terdistribusi ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota telah mencapai hampir 700.000 pieces atau tepatnya sekitar 690.000.