Presiden: Fokus Tingkatkan Nilai Tambah Tol Laut bagi Ekonomi Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta adanya fokus untuk peningkatan nilai tambah tol laut bagi perekonomian daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta adanya fokus untuk peningkatan nilai tambah tol laut bagi perekonomian daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa tujuan adanya tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen dalam memberikan dukungan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang disebut sebagai 10 “Bali baru”. Salah satu wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adalah KSPN Manado-Bitung-Likupang.
Menjelang berakhirnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 dan persiapan pengumuman hasil SKD oleh instansi serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) gelar rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD CPNS di hotel Bidakara Jakarta yang dilaksanakan sejak Rabu hingga Jumat (6/3).
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (perpres) Nomor 35 Tahun 2020 tentang […]
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa jumlah rumah sakit (RS) rujukan untuk menangani Virus Korona (Covid-19) yang semula ada 100 sekarang telah menjadi 137 dan beberapa rumah sakit swasta juga sudah menawarkan diri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan terkait lifting minyak Pemerintah memiliki target dalam sepuluh tahun (2030) bisa mengembalikan produksinya menjadi 1 juta barel per hari.
Pemerintah membuat terobosan dengan menyusun Omnibus Law dalam kondisi saat ini adanya tekanan ekonomi akibat trade war dan Virus Korona maka semua negara berlomba-lomba untuk menarik investasi.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menyampaikan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia sering kali menjadi problem solving dari persoalan demokrasi itu sendiri.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memfokuskan program-program bantuan sosial, antara lain Porgam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembilan Bahan Pokok (sembako) dan Program Indonesia Pintar (PIP) serta melakukan pemutakhiran data keluarga miskin agar lebih akurat.