Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap kerja Tim Gugus Tugas Virus Korona (Covid-19) yang salah satunya terkait kerja sama antara pusat dan daerah.

Bismillahirahmanirahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak–Ibu Menteri, seluruh kepala Lembaga yang hadir.

Dengan mempertimbangkan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau penyakit infeksi emerging terus meningkat, menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemik yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen menyampaikan bahwa berkenaan dengan pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka mengimbau agar Perayaan Paskah tahun ini digelar di rumah masing-masing.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendukung ketahanan air dan pangan dengan membangun bendungan maupun embung di berbagai wilayah salah satunya Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M tahap pertama terus berlangsung hingga 30 April 2020 dan hingga Jumat (3/4) pukul 16.00 WIB lebih 114 ribu jemaah reguler yang sudah melunasi biaya haji.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona.

Untuk pertama kalinya, Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura dan Swiss telah meloloskan resolusi Majelis Umum PBB berjudul “Global Solidarity to Fight Covid-19” yang diputuskan secara aklamasi pada 2 April 2020 di Markas Besar PBB di New York.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyampaikan kendala saat melistriki 433 desa sejak 5 tahun terakhir ini di antaranya infrastruktur, keamanan, dan sumber-sumber energi yang akan digunakan sebagai pembangkit.

Sistem standar asesmen kompetensi sama tesnya dengan Ujian Nasional (UN), tapi penanganan setelah asesmen itu berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing daerah.