Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk membangun/merehabilitasi 21 pasar pada periode 2019-2020, 3 (tiga) di antaranya telah diselesaikan di Provinsi Jawa Timur.
Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang artinya PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Subandrio, menyampaikan bahwa pada tahun 2021 sektor pariwisata bisa rebound meski secara bertahap (staging) setelah melewati masa pandemi Virus Korona (Covid-19) ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Pemerintah akan melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) rencana realokasi anggaran sebesar Rp500 miliar yang potensinya juga akan terus dikembangkan.
Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dampak yang paling berat dirasakan karena Virus Korona (Covid-19) ini adalah dunia pariwisata, baik yang berkaitan dengan hotel, restoran, juga yang menyangkut rakyat yaitu barang kerajinan yang dijajakan di tempat wisata.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Hukum dan HAM, (Menkumham), Yasonna H. Laoly berjanji akan menindak tegas oknum yang melakukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani asimilasi dan integrasi sesuai Permenkumham 10 Tahun 2020.
