Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Banten, dan Lampung. Rehab dan Rekon dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip build back better.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, pemerintah sampai saat ini mash tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Karena itu, pemerintah belum bisa memenuhi aspirasi 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). “Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam,” kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/1).

Menanggapi munculnya sebuah media cetak bernama ‘Jurnal Wicaksana’ yang mengklaim dirinya sebagai media Istana Kepresidenan, Sekretariat Presiden memastikan bahwa media tersebut tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Lembaga Kepresidenan. Dalam struktur organisasinya, media cetak tersebut mencantumkan Presiden Republik Indonesia sebagai Pelindung. Selain itu, dicantumkan pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Staf Presiden, Kepala […]

Dalam rangka mempercepat pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di kawasan perbatasan, pada 17 Januari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (tautan: Inpres No. 1 Tahun 2019). Inpres […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden (SKP) Teten Masduki menerima para pengusaha beras dari Pasar Induk Cipinang, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/1) pagi. “Saya tidak ingin bicara banyak, tetapi saya ingin mendengarkan situasi dan kondisi mengenai perberasan, baik […]

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengemukakan jalur seleksi terbuka atau open bidding dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Kementerian atau Lembaga (K/L) dapat dikecualikan, jika K/L sudah melaksanakan perencanaan suksesi atau succession planning melalui sistem merit. “Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi […]

Dengan pertimbangan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah memandang perlu diatur ketentuan mengenai pemasukan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Atas pertimbangan tersebut pada 10 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan […]

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, rekrutmen tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya akan dilakukan pada Februari 2019 ini dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2). “Formasi yang tersedia adalah pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat,” kata Syafruddin kepada wartawan usai […]

Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah dirampungkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Secara teknis, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa untuk pengadaan P3K tahap I tahun 2019, Pemerintah prioritaskan rekrutmen pada tiga bidang yakni Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintahan untuk mengkaji dengan cermat dan hati-hati agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan inisiatif DPR tidak bertentangan dengan konstitusi. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi itu, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1) pagi.