Meskipun rutin dilakukan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persiapan memasuki bulan Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah dalam pelaksanaan implementasi di lapangan tahun demi tahun harus semakin baik. Yang pertama, Presiden sekali lagi mengingatkan mengenai ketersediaan, pasokan, dan stabilitas harga untuk bahan-bahan pokok agar betul-betul mulai dihitung dari sekarang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Anak stunted, lanjut Presiden, tidak hanya secara fisik tumbuh pendek atau kerdil untuk usianya, tapi juga mengganggu perkembangan otaknya, yang selanjutnya akan mempengaruhi daya serap dan prestasi di sekolah, mempengaruhi produktivitas, dan […]

Pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin ketuanya Moermahadi Soerja Djanegara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/4) siang, guna melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2017. Dalam siaran pers yang dibagikan usai pertemuan tersebut, BPK menyampaikan secara keseluruhan pada periode 2005-2017 telah disampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan […]

Realisasi ekspor produksi dalam negeri sepanjang tahun 2017 telah mencapai 168,7 miliar dolar AS atau meningkat 16,22 persen dibanding realisasi yang dicapai sepanjang 2016, yaitu sebesar 145,1 miliar dolar AS. “Untuk kawasan ASEAN, angka pertumbuhan ekspor Indonesia itu nomor dua setelah Vietnam,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Supri  pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan […]

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 (tautan: Perpres Nomor 20 Tahun 2018), dicantumkan mengenai kewajiban bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait pendidikan dan pelatihan. Menurut Perpres tersebut, setiap Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga […]

Dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (tautan: Perpres TKA).

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) siang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berjanji akan segera menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) untuk menegaskan batas waktu dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga (KK). “Dalam minggu ini, saya akan segera mengeluarkan Permendagri yang nantinya akan menegaskan bahwa pembuatan […]

Pemerintah memastikan keputusan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman penghayat kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dikomunikasikan dengan para tokoh agama, pimpinan majelis agama, organisasi penghayat kepercayaan, dan banyak pihak. Setelah komunikasi itulah, menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rapat Terbatas, Rabu (4/4) siang, memutuskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, bahwa yang menjadi pegangan pemerintah dalam pembahasan undang-undang adalah konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Dengan demikian setiap RUU termasuk RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah yang harus menjadi koridor kita bersama,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), adalah bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjalankan keputusan itu.