Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, transportasi online merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa dihindari. Transportasi online ini, menurut Presiden, sudah mulai dikenal dan diterima publik di beberapa kota dan juga dipandang memiliki manfaat. Tetapi, dalam situasi transisi ini, dalam rangka memudahkan masyarakat, terutama di perkotaan untuk mengakses layanan transportasi yang […]

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 60 Tahun 2017 tentang penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Dalam Perpres itu disebutkan, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah diberikan […]

Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Niniek Kun Naryatie mengakui, ada masa di mana diplomasi itu merupakan pekerjaan yang sangat eksklusif dan hanya dilakukan oleh diplomat saja. “Diplomat juga dulu adalah orang-orang yang berdarah biru, keturunan bangsawan, Aristokrat. Kesannya elit sekali, dan kerap kali itu dilakukan di istana-istana, di ruang […]

Untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana gempa bumi pada 7 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dalam Inpres_Nomor_5_Tahun_2017 tersebut, […]

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Ketua dan Anggota […]

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam siaran pers yang disampaikan pada hari Senin (17/7) malam mengemukakan bahwa telah menemukan content-content yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terutama content yang menyangkut penyebaran radikalisme dan terorisme bersama kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, Kementerian Kominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan content-content tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh […]

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, 93, dan 141 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 15 Juni 2017 telah menandatangani Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bukan berarti pemerintah anti Ormas Keagamaan. Namun, penerbitan Perppu itu  merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Mendagri mengkritik wacana di media-media sosial yang dinilainya melenceng karena mengesankan penerbitan Perppu itu […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, adanya sejumlah ancaman terhadap kebangsaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyebutkan, karakter ancaman itu bisa berupa ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun Kepala Negara menegaskan,  pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terjadi upaya-upaya yang dapat merusak dan meruntuhkan demokrasi NKRI. Karena pemerintah menyadari keberagaman dan ideologi […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait langkah pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menutup aplikasi Telegram. Ia menegaskan, pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.