Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan tahapan pencegahan dan penanganan sejak awal, agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada tahun 2015 kemarin tidak terulang kembali. Pertama, yang sudah disiapkan dari awal adalah sistem deteksi dini atau early warning system agar jika terjadi tanda-tanda akan adanya kebakaran di beberapa […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah berbicara dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengenai pembiayaan investasi non APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Diharapkan nanti dengan ini, pembiayaan investasi non APBN ini juga bisa mempercepat proyek-proyek yang ada. Menurut Presiden, sudah dirinci secara baik dan detil oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai bidang-bidang dan lokasi investasi, sehingga nanti akan […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan,  bahwa holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan semata-mata strategi pengurangan pemberian suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau mekanisme pengurangan saham negara sebagai inbreng saham pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan. “Harus dipahami penggabungan BUMN ini dimaksudkan  untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama dalam persaingan global,” kata Presiden Jokowi […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, untuk perbaikan dan penataan ekosistem yang ada, terutama di gambut, Indonesia sudah mempunyai Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena itu, Presiden meminta agar hal ini betul-betul dikejar. “Saya minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih lahan gambut yang telah terbakar,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai penanganan dan […]

Meskipun berdasarkan laporan yang ia terima, terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar 74 persen dibanding tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memberikan perhatian pada 217 titik api (hotspot) yang ada di seluruh Indonesia. “Saya ingin agar langkah-langkah percepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih […]

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, menggelar acara serah terima Bendera Negara Sang Merah Putih kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Jumat (12/8) pagi, di Wisma Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gagasan ini, ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Djarot Sri Sulistyo saat acara serah […]

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 19 kecamatan yang terdiri dari 18 kecamatan berada di daratan sedangkan 1 kecamatan berada di tengah samudera yaitu Enggano. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menilai Enggano adalah kepulauan yang strategis, walaupun berpenduduk hanya 3.400 jiwa, namun dari potensi yang ada sangat menarik dan sangat seksi untuk dikembangkan karena potensi alam serta perikanan bisa […]

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 8 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Penempatan Pada Investasi di Luar […]

Pertemuan antara perwakilan Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan rombongan Komisi II DPR RI mengusulkan sejumlah perbaikan dalam penyaluran Dana Desa dan rekrutmen tenaga Pendamping Lokal Desa agar lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengemukakan adanya kendala dalam penyaluran Dana Desa karena sempitnya waktu […]

Kebijakan pemerintah pusat menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah telah disosialisasikan dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui situs kementerian. Namun demikian, kebijakan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di sejumlah daerah. “Perda yang dibatalkan sebagian mengatur tentang pungutan, baik pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah pemda masih mempunyai kewenangan melakukan pungutan, serta […]