Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PPIA ITB) dipimpin Ketuanya Ridwan Djamaludin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/6) siang. Dalam kesempatan ini, PPIA ITB menyodorkan 3 (tiga) program yang akan dilakukan, yaitu: 1. Reindustrialisasi Indonesia untuk menggenjot pertumbuhan dan lapangan kerja; 2. Alumni untuk negeri, dengan menebar alumni ITB […]

Komisi III DPR-RI telah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengajukan nama untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Hal ini mengingat masa tugas aktif Jenderal Badrodin Haiti yang akan berakhir pada 24 Juli mendatang, namun hingga saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, 3.143 peraturan daerah (perda) bermasalah yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) umumnya berkaitan dengan perizinan, investasi, kemudian juga hal kemudahan berusaha dan intoleransi, dan juga hal-hal yang dianggap meresahkan warga. “Maka apabila gubernur, bupati, atau kepala daerah akan membuat peraturan yang sama dengan otomatis […]

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menilai perlu dilakukan reformasi penyelenggara haji, yang meliputi aspek kelembagaan tata kelola keuangan, dan operasional pelayanan. Rekomendasi ini disampaikan saat jajaran pengurus KPHI dipimpin Ketuanya Samidin Nashir menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/4) pagi. Menurut Samidin Nashir, secara keseluruhan ada beberapa rekomendasi dari KPHI yang […]

Menambahkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat adalah yang menghambat investasi. “Jadi kita ingin memotong jalur perpanjangnya birokrasi di daerah. Jadi paket kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan oleh Bapak Presiden ini daerah harus mengikuti ini. Saya kira itu intinya,” […]

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing,” kata […]

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja persiapan dan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, pemerintah memandang perlu penyesuaian dalam Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Mei 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun […]

Guna mengatasi kesenjangan sosial, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp40 triliun, atau naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun sebelumnya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar dana tersebut membuat perputaran ekonomi di desa jadi lebih baik. “Ini dalam rangka agar supaya desa-desa bisa berkembang sehingga beliau mengharapkan proyek-proyek di desa itu jangan dikontrakkan […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin pemerintah daerah (Pemda) melakukan konsultasi terhadap peraturan daerah (Perda). Bahkan sebaiknya sebelum regulasi tersebut diterapkan, pemerintah pusat harus memberikan persetujuan terlebih dahulu. Menurut Mendagri, banyak perda terbit tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat. Akibatnya, baru ketahuan kalau aturan tersebut bermasalah saat penerapannya, karena dianggap merugikan masyarakat. Mendagri menunjuk contoh […]

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasar 22, pasar 31, Pasal 50 ayat (3),pasal 53 ayat (3), pasal 55 ayat (6), pasal 58 ayat (4), pasal 84 ayat (7), pasal 85 ayat (5), pasal 90, pasal 93, pasal 95 ayat (6), pasal 104, pasal 113, dan Pasal 150 Undang_Undang. Nomo. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan […]