Juru Bicara (Jubir) Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyampaikan masyarakat harus menyadari sebagai ujung tombak dalam upaya pengendalian kasus Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pentingnya penguatan mobilisasi sumber daya domestik/domestic resource mobilization (DRM) dan kerja sama pajak internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developement goals).

Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto menjelaskan, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2020 mengalami surplus USD 2,3 miliar yang merupakan capaian tertinggi ketiga sepanjang tahun 2020 setelah surplus perdagangan pada Juli tercatat sebesar USD 3,2 miliar dan Februari sebesar USD 2,5 miliar.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk wujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan layanan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dalam rangka mitigasi dampak Covid-19 melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan menggunakan bahan campuran karet.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan penyaluran subsidi upah/gaji Tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.

Pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT).

Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk bisa mengendalikan langsung jika ada klaster yang teridentifikasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah menteri untuk bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 pada 8+1 provinsi.