Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa bantuan modal kerja yang diberikan bukan untuk membeli HP (Handphone) maupun pulsa.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menjelaskan bahwa alasan Presiden mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena disadari antara persoalan Covid-19, kesehatan, dan ekonomi tidak bisa dipisahkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung yang mengendalikan, memonitor, serta mengontrol semua kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, dan Anggota Polri serta penerima Pensiun akan dibayarkan seperti pada Tunjangan Hari Raya (THR) 2020, yaitu tidak dibayarkan kepada Pejabat Negara, eselon I, eselon II, dan pejabat yang setingkat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung uji klinis vaksin Covid-19 yang direncanakan selesai pada bulan Januari 2021.

Industri pengolahan nonmigas masih konsisten menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Sepanjang semester I tahun 2020, total nilai pengapalan produk sektor manufaktur menembus hingga USD60,76 miliar atau menyumbang 79,52 persen dari keseluruhan angka ekspor nasional yang mencapai USD76,41 miliar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu menteri yang saya hormati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia masuk ranking ketiga kasus penderita Tuberkulosis (TBC) tertinggi di dunia, setelah India dan China.

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai parameter perbaikan dan parameter reform dan parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.

Setiap rupiah, uang rakyat, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola dengan transparan, dan sebaik-baiknya serta sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.