Pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan, khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam rangka beradaptasi dalam tatanan normal baru, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja melalui fleksibilitas pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian, yang meliputi: a. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO); dan/atau b. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home/WFH).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa mulai hari Senin (8/6) Juni 2020, pukul 08.20 WIB calon taruna/praja/mahasiswa sekolah kedinasan sudah dapat melakukan pendaftaran pada portal https://dikdin.bkn.go.id.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) siap mendukung penuh penerapan prosedur dan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19, dengan berolahraga agar imunitas tubuh bisa meningkat.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem transportasi yang berkonsep higienis dan humanis dalam menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Pemerintah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diikutsertakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah BUMN yang sehat namun terdampak cukup keras karena pandemi Covid-19.

Indonesia bertekad akan berjuang membantu petani kopi menghadapi tantangan, terutama dalam masa pandemi Covid-19, pada masa keketuaan di Dewan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) supaya bisa mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR).