Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan masyarakat beraktivitas secara terbatas tapi dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat di masa  pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyampaikan rencana pembukaan dan pendaftaran seleksi sekolah kedinasan Tahun 2020 melalui surat nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa krisis Covid-19 memerlukan Unprecedented Policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi.

Kementerian Perhubungan mendukung dan segera menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (6/5), bahwa mudik tetap dilarang, sama sekali tidak ada pengecualian.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menteri serta kepala lembaga bahwa fokus kerja yang paling utama sekarang ini tetap pada mengendalikan dan menurunkan Covid-19 secepat-cepatnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari dana desa, dan juga program padat karya tunai dalam minggu-minggu ini harus dipastikan sudah jalan di lapangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan satu tahun 2020 tumbuh 2,97 persen year on year yang berarti kinerja ekonomi masih baik.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19 agar tetap akuntabel.

Presiden Joko Widodo (Widodo) menyaksikan pengucapan sumpah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (6/5).