Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 akan digelar setelah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan (Dikdin) Formasi Tahun 2020.
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS mengumumkan kondisi stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun potensi risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diantisipasi.
Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelaksanaan ibadah haji yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Saudia Arabia ditunda hingga awal Juni 1 atau 2 Juni 2020 deadline kepastiannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya masif termasuk dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara menyampaikan bahwa pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) harus cepat, tepat dan akuntabel.
Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa data terbaru desa yang sudah tersalurkan dana desanya 53.152.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Menko PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Desa untuk mempercepat penyaluran bantuan-bantuan jaring pengaman sosial.
Pemerintah sangat terbantu dengan berbagai aksi solidaritas dan kepedulian sosial yang muncul dari ormas-ormas Islam dan inisiatif yang muncul dari masing-masing umat.
Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada semua ormas Islam yang lainnya yang telah mendukung dan membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kecepatan yang diinginkan agar bantuan sosial (Bansos) itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problem-nya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit.
