Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar akses jalan yang terputus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat (PUPR) akan menambah kendaraan alat berat agar jalan utama menuju desa-desa di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang terisolir akibat longsor bisa diakses dalam waktu seminggu ke depan.

Sebanyak 12 Pemerintah Daerah menetapkan status tanggap darurat setelah dilanda bencana banjir dan longsor yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sejak 31 Desember 2019 lalu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi munculnya dua bibit siklon tropis yaitu “91S” di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur dan “92S” di Laut Arafuru sebelah selatan Tual.

Sudah dalam perjalanan menuju lokasi bencana tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu (5/1) pagi, namun gagal mendarat karena cuaca berubah ekstrem, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan kesempatan perjalanannya dengan helikopter Super Puma L-2 AS-332 untuk mendiskusikan pencegahan terhadap longsor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo agar segera membuka akses menuju Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang tertutup akibat longsor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dalam menangani konflik di Perairan Natunal, yakni telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut.

Pemerintah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyakit-penyakit yang menjadi dampak dari atau wabah yang mungkin terjadi dampak dari banjir yang melanda sejumlah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Untuk mengantisipasi berlanjutnya cuaca ekstrem yang menurut Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung hingga Februari mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua kepala daerah untuk membuat posko monitor.

Terkait dengan banyaknya korban akibat bencana banjir yang melanda sejumlah daerah pada awal tahun baru 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) berkoordinasi di lapangan untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah-tengah bencana yang sedang dialami warga di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan juga beberapa daerah lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pencegah banjir di Jakarta.