web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 11 February 2015
  • 46190 Views

Jumlah Pengungsi Capai 5.900 Orang, Presiden Pimpin Rapat Bahas Solusi Banjir Jakarta

Jakarta Banjir-1Hingga Rabu (11/2) siang, jumlah pengungsi akibat banjir di beberapa tempat di Jakarta telah mencapai 5.900 orang. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian. Terkait masalah ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada pagi tadi berkunjung ke Yogyakarta, siang ini memimpin langsung rapat terbatas (Ratas) yang membahas solusi nyata bencana banjir yang melanda Ibukota Jakarta.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif  mengatakan, rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, BNPB, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Plt. Gubernur Banten Rano Karno, dan Walikota Bogor Bima Arya.

  • 11 February 2015
  • 45660 Views

Menhub Minta Loket Penjualan Tiket di Bandara Diganti Dengan ‘Vending Machine’

Tiket-Jual-750x422Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meminta semua  operator maskapai penerbangan untuk  menyediakan mesin otomatis yang melayani tiket penerbangan darurat (go show).

“Ganti saja dengan mesin, seperti vending machine (mesin penjual otomatis),” kata Jonan dalam sambutannya pada peluncuran Sistem Pengurusan Izin Terbang Secara Online di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu  (11/2).

  • 11 February 2015
  • 44785 Views

Presiden Jokowi Ajak Umat Islam Indonesia Hadapi Tantangan Kesenjangan Ekonomi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penutupan Kongres Umat Islam Indonesia, di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penutupan Kongres Umat Islam Indonesia, di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi dari beberapa Kepala Negara dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Beberapa kali saya bertemu dengan kepala negara dari negara-negara yang lain. Selalu disampaikan penghargaan kepada kita yang merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan toleransi hormat-menghomati dan saling menghargai,” kata Presiden Jokowi saat menutup acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2).

  • 11 February 2015
  • 44361 Views

Ke Yogya, Presiden Jokowi Akan Tutup Kongres Umat Islam Indonesia VI

Suasana Kongres Umat Islam Indonesia VI, yang berlangsung di Yogyakarta, 8-11 Fabruari 2015

Suasana Kongres Umat Islam Indonesia VI, yang berlangsung di Yogyakarta, 8-11 Fabruari 2015

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  akan menutup acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (11/2) pagi ini.

Kongres lima tahunan bertema “Penguatan Peran Politik, Ekonomi, dan Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban sebagai Sebuah Manifestasi Komitmen Umat Islam terhadap NKRI yang Berdasarkan Pancasila”  berlangsung sejak Senin (9/2), dan  dibuka Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Para peserta berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan ormas Islam tingkat pusat, pondok pesantren, perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam domestik dan mancanegara, kalangan profesional dan tokoh perorangan.

  • 10 February 2015
  • 44474 Views

Hindari Kekerasan, Jaksa Agung Berharap Aiptu Labora Sitorus Bersedia Menyerahkan Diri

Aiptu Labora Sitorus

Aiptu Labora Sitorus

Jaksa Agung HM. Prasetyo mengimbau tersangka kasus pencucian uang dan penimbunan minyak Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Polisi Labora Sitorus bersedia menyerahkan diri. Pihak Kejaksaan sendiri akan berusaha menghindari kegaduhan dalam mengeksekusi kembali terpidana yang kasasinya telah diputus Mahkamah Agung dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar itu.

Kepada wartawan yang mencegatnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2), Jaksa Agung mengatakan, keluarnya Aiptu Labora Sitorus dari tempat penahanannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sorong, Papua, sebenarnya bukan persoalan Kejaksaan.

  • 10 February 2015
  • 44649 Views

Jaksa Agung: Hanya Presiden Yang Bisa Ubah Putusan Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Narkoba

Jaksa Agung HM. Prasetyo

Jaksa Agung HM. Prasetyo

Jaksa Agung Prasetyo mengakui sejumlah terpidana mati narkotika dan obat-obatan (narkoba) telah mengajukan complaint ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap rencana eksekusi mati oleh pemerintah. Namun ia mengingatkan, hanya Presiden yang bisa memberikan grasi kepada para terpidana narkoba itu, tidak ada yang lain.

“Yang pasti, saya katakan sekali lagi bahwa grasi adalah hak prerogratif seorang Presiden, hanya kepala negara yang punya hak itu. Itu tidak bisa diganggu gugat,” kata Jaksa Agung kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2).

  • 10 February 2015
  • 44623 Views

KPU Siap Selenggarakan Pilkada Serentak Tahun Ini Juga

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi komisioner KPU lainnya menyampaikan keterangan pers, seusai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2)

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi komisioner KPU lainnya menyampaikan keterangan pers, seusai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipimpin ketuanya Husni Kamil Manik, Selasa (10/2) siang, di Istana Merdeka, Jakarta, menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, audiensi dengan Presiden itu dimaksudkan untuk melaporkan telah dilaksanakannya tugas konstitusional KPU menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2015 secara tuntas.

  • 10 February 2015
  • 44684 Views

Adukan Soal Tanah dan Pajak, Pengurus Kadin Temui Presiden Jokowi

Ketua Umum Kadin Suro B. Sulistyo didampingi pengurus lainnya dalam konperensi pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2)

Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulistyo didampingi pengurus lainnya dalam konperensi pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2)

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dipimpin oleh Ketuanya Suryo Bambang Sulistyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/2) guna melaporkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi tersebut beberapa waktu lalu.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulistyo mengatakan, Rapimnas telah memutuskan bahwa program Kadin ke depan akan diselaraskan dengan program pemerintah dalam beberapa sektor yang menjadi prioritas, seperti misalnya industri maritim, pembangunan infrastuktur, pembangunan pembangkit listrik, swasembada pangan, dan pengembangan industri hilir.

  • 10 February 2015
  • 44526 Views

Kurangi Biaya Logistik, Pemerintah Akan Bentuk ‘Task Force’ Pelabuhan

Edit_UNI_2863Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengemukakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik.  Yang akan dilakukan adalah membuat sejenis task force yang dikoordinasi di bawah Menko Perekonomian dan di bawah pengawasan langsung Wakil Presiden (Wapres).

“Nanti dilaporkan kepada Bapak Presiden dari waktu ke waktu supaya segala sumber inefisiensi terutama akibat birokrasi bisa diseselsaikan segera,” kata Menko Perekonomian seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Pelabuhan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (10/2).

  • 10 February 2015
  • 46603 Views

Pemerintah Beri Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU/KPUD Penyelenggara Pemilu 2009

2009Dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah berjalan lancar, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Februari 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

“Kepada: a. Ketua dan Anggota KPU; b. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independepen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 diberikan uang kompensasi/penghargaan pada masa akhir jabatannya,” bunyi Pasal 1 Perpres tersebut.