web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 12 February 2015
  • 64169 Views

Rupiah Dekati Rp 13.000, Presiden Jokowi: Ini Faktor Eksternal, Fiskal Kita Sekarang Sehat Kok

money-changer-750x422Setelah sempat menguat pada akhir minggu lalu, sejak awal minggu ini, nilai tukar mata uang rupiah terus mengalami pelemahan terhadap mata uang dollar AS. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat, mata uang rupiah diperdagangkan pada posisi Rp 12.679 (9/2), Rp 12.644 (10/2), Rp 12.700 (11/2), dan pada Kamis (12/2) mendekati angka Rp 13.000, tepatnya Rp 12.794.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditanya wartawan terkait pelemahan nilai mata uang rupiah itu mengatakan, bahwa faktor eksternal memang sekarang ini saling mempengaruhi.

  • 12 February 2015
  • 56942 Views

Atasi Kendala Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Akan Bentuk Bank Tanah

jalan-tol-sumatera-istimePemerintah mengakui, hingga saat ini, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mewacanakan pembentukan bank tanah (land bank) di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pembentukan land bank perlu dilakukan segera untuk meningkatkan kedaulatan pemerintah dan menjamin pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan sebagaimana mestinya.

  • 12 February 2015
  • 52540 Views

Pendaftaran Bea Siswa S2 Kementerian Kominfo di Luar Negeri Diperpanjang Hingga 13 Maret

Ind-JepangKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran beasiswa pendidikan S2 di luar negeri bagi pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Pendaftaran yang semula ditutup pada 27 Februari 2015 diperpanjang hingga Jumat, 13 Maret 2015.

Dalam pengumumannya Kamis (12/2), Kementerian Kominfo menyebutkan perpanjangan waktu pendaftaran disebabkan adanya  gangguan teknis situs Balitbang Kominfo beberapa minggu terakhir.

  • 12 February 2015
  • 49608 Views

Soal Teror ke KPK, Presiden Jokowi: Kalau Yang Meneror Jelas, Tangkap Saja

Presiden Jokowi menjawab pers seusai membuka Jakarta Food Security Summit, di JCC Jakarta, Kamis (12/2)

Presiden Jokowi menjawab pers seusai membuka Jakarta
Food Security Summit, di JCC Jakarta, Kamis (12/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah bertemu dengan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terkait dengan adanya teror kepada pegawai KPK dan keluarganya.

“Yang meneror siapa? Ini yang sulit dilacak,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya seusai membuka acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) ketiga yang digelar di Jakarta Convention Center, Kamis (12/2) pagi.

Kalau yang meneror jelas, Presiden Jokowi memerintahkan tegas, agar ditangkap saja.

  • 12 February 2015
  • 49672 Views

Presiden Jokowi Optimistis Swasembada Pangan Akan Tercapai 3-4 Tahun Mendatang

Presiden Jokowi menggunakan alu menumbuk padi sebagai tanda pembukaan Jakarta Food Security Summit, yang digelar di JCC, Kamis (12/2)

Presiden Jokowi menggunakan alu menumbuk padi sebagai tanda pembukaan Jakarta Food Security Summit, yang digelar di JCC, Kamis (12/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, berdasarkan kunjungannya ke daerah-daerah, semakin ia mengenal medan di tanah air, kini ia meyakini swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan, akan tercapai dalam waktu yang tidak lama, 3-4 tahun mendatang.

“Semakin saya mengenal medan, semakin saya yakin yang namanya swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan akan bisa kita capai dalam kurun waktu yang tidak lama. Perkiraan kami 4-5 tahun bisa tercapai, ” kata Presiden Jokowi ketika membuka acara Jakarta
Food Security Summit (JFSS) ketiga yang digelar di Jakarta Convention Center, Kamis (12/2) pagi.

  • 12 February 2015
  • 64132 Views

Pemerintah Terbitkan Aturan Penanganan Konflik Sosial

konflikGuna melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, , Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Fabruari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi.

  • 11 February 2015
  • 48928 Views

Komisi II Ingin Tahun Depan, Pemerintah Tetap Berharap Pilkada Serentak Dilaksanakan Tahun 2015

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tetap menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada 2015, 2018, dan 2020 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Prinsip pokok yang diinginkan pemerintah adalah Pilkada serentak dimulai 2015, 2018, dan 2020 karena 2019 ada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden langsung,” kata Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

  • 11 February 2015
  • 47564 Views

Cegah Banjir, Pemerintah Serahkan Pengelolaan Jalan-Jalan Utama Kepada Pemprov DKI Jakarta

Guberur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pers, seusai mengikuti rapat terbatas tentang banjir di Jakarta, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2)

Guberur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pers, seusai mengikuti rapat terbatas tentang banjir di Jakarta, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2) sore

Guna memudahkan pencegahan banjir di Jakarta, rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan, untuk menyerahkan pengelolaan jalan-jalan utama, termasuk pompa-pompa air kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Terkait dengan penyerahan itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah diminta bisa menjamin kebutuhan listriknya.

“PLN harus bisa menjamin pemasokan listrik karena pasar ikan itu, enam pompa besar itu belum ada listrik. Kalau ada 10 di Waduk Pluit dan 6 di pasar ikan, kita harapkan bagian tengah ini tidak akan banjir. Kalau dia tidak banjir, minimal yang Barat dan Timur tidak dibebani oleh air yang di tengah, paling rob. Kalau rob, paling 6 jam turun,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada wartawan seusai ratas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2) sore.

  • 11 February 2015
  • 51753 Views

Soal Banjir Jakarta, Presiden Jokowi: Kalau Tidak Bisa Dihilangkan, Dikurangi Sebanyak-Banyaknya

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas banjir di Jakarta, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas banjir di Jakarta, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perlunya fokus dalam menangani banjir. Presiden menilai, tidak  hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tapi juga peran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting sekali.

“Saya tahu sudah dilakukan penanganan baik yang fisik dan penghutanan kembali, penghijauan juga sudah dilakukan,” kata Presiden dalam pengantar awal Rapat Terbatas tentang Penanganan Banjir, Rabu (11/2) di Kantor Presiden Jakarta.

Presiden mengatakan bahwa  dalam  bulan Desember, Januari, Februari hampir di semua provinsi wilayah terkena banjir.

  • 11 February 2015
  • 46913 Views

Walikota Bogor Siap Sambut Kepindahan Presiden Jokowi ke Istana Bogor

Walikota Bogor, Bima Arya

Walikota Bogor, Bima Arya

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan warga Bogor sangat siap menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Istana Bogor.

“Merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi warga Bogor, apalagi itu sangat sejalan dengan langkah kami yang ingin menata kawasan seputar Istana dan Kebun Raya,” kata Bima Arya kepada wartawan di halaman Istana Negara,  Jakarta, Rabu (11/2).

Walikota Bogor itu hadir di Istana Negara guna menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi membahas penanggulangan bencana banjir di Jakarta.