Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sekarang ini yang namanya infiltrasi ideologi dari negara lain semakin gampang masuknya tapi sulit menyaring dan menghambatnya. Keterbukaan dalam media sosial (medsos), sehingga informasi yang berasal dari negara mana pun begitu sangat cepatnya diterima dalam waktu detik.
Lima orang perwakilan dari Sekretariat Kabinet (Setkab) bersama dengan anggota Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim, Conference of Parties (COP) 25 yang dilaksanakan di Madrid, Spanyol, 2-13 Desember 2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dalam setiap kepemimpinan apapun, baik itu di lembaga, baik itu di kementerian, di negara manapun, yang namanya ideologi harusnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga itu.
Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencarikan pengganti dua anggota Dewan Pengarah BPIP yang disebutnya naik pangkat, yaitu KH. Ma’ruf Amin yang kini sudah menjadi Wakil Presiden RI dan Mahfud MD yang kini menjadi Menko Polhukam.
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2015-2020, Kementerian Agama (Kemenag) membuka Seleksi Calon Anggota BAZNAS Periode 2020-2025 dari unsur masyarakat. Pendaftaran ini akan dibuka pada 6 hingga 19 Desember 2019.
Para pelamar pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 kesulitan memperoleh informasi mengenai jumlah kompetitor yang dihadapinya saat memilih satu formasi di suatu instansi pemerintah, dan selanjutnya melakukan submit di Sistem Seleksi CPNS Nasional Badan Kepegawaian Negara (SSCN BKN).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Staf Khusus Presiden (SKP) yang baru diangkatnya pekan lalu bisa memberikan masukan-masukan untuk pembaharuan, untuk berkontribusi pada inovasi-inovasi, terutama dalam rangka kebijakan-kebijakan yang ingin kita buat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, bahwa pemangkasan eselon 3 dan 4 di dalam birokrasi yang akan dilakukan mulai tahun 2020 mendatang dilakukan karena pemerintah butuh kecepatan dalam bekerja, butuh kecepatan dalam memutuskan, butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan sekarang ini begitu sangat cepatnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya adalah Presiden produk dari pemilihan langsung. Karena itu terhadap keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), Presiden mengaku telah memberikan jawaban.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas membantah isu yang menyebutkan pemerintah melakukan intervensi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang akan berlangsung di Jakarta, 3-6 Desember. “Itu urusan internal Golkar. Munas itu urusan internal Golkar, dan sebagai partai besar partai yang memiliki pengalaman panjang dalam berpolitik, saya kira engga mungkin lah bisa dintervensi oleh menteri, diintervensi […]
