Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang kini sedang dalam pembahasan di DPR-RI, dan  ramai jadi perbincangan masyarakat.

Saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang dilakukan secara mendadak di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) sore, Presiden SBY mengatakan, ia terus mendapat update perkembangan pembahasan RUU Pilkada itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segenap jajaran pemerintah, utamanya aparat keamanan untuk mewaspadai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di tanah air.

Saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang ISIS yang dilangsungkan secara mendadak di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) sore, Presiden SBY mengemukakan, perkembangan isu tentang ISIS saat ini sedang menjadi pembicaraan masyarakat dunia akibat kekerasan yang ditimbulkan.

Guna mencegah keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan gerakan Islam radikal, Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan jajaran terkait agar mencegah keberangkatan WNI ke negara-negara Timur Tengah.

“Penerbitan paspor dan visa harus selektif, dan harus dimonitor WNI yang akan berangkat ke Timur Tengah,” pinta Presiden SBY sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam konperensi pers yang diselenggarakan seusai Rapat Terbatas (Ratas) di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) petang.

Agar bisa meningkatkan daya saing bangsa, yang merupakan bagian dari indikator kemampuan untuk survive dan maju, Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta kelas menengah Indonesia yang kini tumbuh pesat untuk menjadi masyarakat produktif, bukannya menjadi parasit masyarakat yang mengutamakan hidup konsumtif.

“Membangun daya saing bangsa bukanlah pekerjaan sederhana.  Tapi itu harus kita lakukan kalau kita ingin Indonesia berhasil dalam perjalanan sejarahnya,” kata Wakil Presiden Boediono saat memberikan sambutan pada Pelepasan Alumni Magister Manajemen dan Doktor Manajemen Bisnis Tahun 2013/2014 Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (13/9).

Sebagai penghormatan terhadap presiden terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo (Jokowi), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang penggantian pejabat-pejabat utama di jajaran pemerintahan misalnya eselon I di Kementerian atau Lembaga– Sekjen, Dirjen, Irjen, serta juga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kecuali memang yang sudah harus pensiun.

“Ini semua saya tujukan, presiden baru lah nanti yang menetapkan dan memutuskan penggantian pejabat-pejabat itu, karena beliau lah yang akan menggunakan pejabat-pejabat itu,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

Sekretariat Kabinet (Setkab) memperoleh piagam penghargaan dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2014 yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat (12/9) pagi.

Penghargaan tersebut diperoleh atas keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2013 dengan capaian Standar Tertinggi dalam Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan ini mengacu pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Juni lalu.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan para pimpinan instansi pemerintah, agar tidak lantas berbangga hati dengan pencapaian  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya yang diaudit pemerintah, karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” kata Wapres Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/9).

Sesuai amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuka pendaftaran Calon Anggota Dewan Pendidikan Nasional periode 2014 – 2019.

Ketua Panitia Pemilijan Calon Anggota Dewan Pendidikan Nasional periode 2014 – 2019, Ainun Na’im, dalam pengumumannya Jumat (12/9) menyebutkan, pendaftaran dapat dilakukan melalui surat elektronik (email) panitiadpn@kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat administrasi mulai tanggal 15 s.d. 22 September 2014.

Agar para abdi negara khususnya para jaksa bisa bekerja dengan baik dan mengurangi kecenderungan penyimpangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu-dua minggu terakhir terus mendorong agar penyelesaian untuk pemberian remunerasi dan tunjangan fungsional segara dirampungkan.

“Insya Allah bisa dan saya juga sudah berbicara dengan para menteri terkait,” kata Presiden SBY saat meresmikan Kawasan Adhyaksa Loka dan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Jalan Hankam Raya Nomor 60, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (12/9) pagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono berpamitan kepada seluruh pegawai Istana Presiden di Jakarta, Kamis (11/9), karena akan  purna tugas 20 Oktober mendatang.

“Saya beserta Ibu Negara serta Mensesneg dan Seskab mengungkapkan terima kasih dan penghargaan atas kebersamaan dukungan dan bantuan saudara-saudara semua. Tanpa kebersamaan dan bantuan saya tidak mungkin bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik,” kata Presiden SBY usai sesi foto bersama yang berlangsung di serambi belakang Istana Merdeka, Jakarta.