Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis(11/9), untuk membahas berbagai hal termasuk dalam pentingnya menangkal radikalisme, termasuk masalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Dalam kunjungan pertama tahun 2006, saya mengingat Anda berbicara pentingnya merangkul Islam dan Barat serta bekerja sama mengatasi radikalisme,” kata Presiden saat menyambut mantan PM Inggris periode 1997-2008.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan semua pihak untuk tidak mengadu dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) terkait usahanya membangun tradisi baru suksesi kepemimpinan melalui komunikasi dan konsultasi.

“Saya tidak ingin diadu-adu dengan Presiden Terpilih Jokowi. Niat saya adalah membantu beliau,” kata Presiden SBY dalam pengantar sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

Presiden SBY menegaskan hal itu ketika menyinggung keputusan pemerintah membatalkan pengadaan kendaraan bagi para pejabat.

Pemerintah menegaskan, tidak bisa menghentikan pembahasan ataupun mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) karena hal ini sudah lama dilakukan oleh DPR-RI.

“Kok pemerintah yang mencabut, enggak bisa. Ini sudah (pembahasan) di DPR, Pemerintah tidak mengusulkan lagi dan sudah berkembang di DPR,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di kantornya, Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Mendagri, jika RUU Pilkada ini dibatalkan, maka pelaksanaan semua Pilkada 2015 tidak memiliki dasar hukum. Hal itu disebabkan RUU Pilkada itu satu dari tiga turunan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui langkah Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan bagi pejabat negara Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya setuju untuk menghentikan secara total pengadaan kendaraan. Saya persilahkan presiden baru dengan pemerintahannya untuk memproses pengadaan kendaraan ini,” kata Presiden SBY dalam keterangan persnya diakhir sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

Pemerintah akan memberikan uang tunai sebagai pengganti fasilitas rumah bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono setelah tak lagi menjabat. Adapun besaran uang pengganti berpatokan pada harga harga tanah rata-rata di rumah dinas menteri.

Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Sudi Silalahi yang didampingi oleh Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, pemberian fasilitas rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.

Menerima jutaan ucapan Selamat atas Hari Ulang Tahunnya yang ke-65, Selasa (9/9) kemarin, dari berbagai lapisan masyarakat, mulai pejabat, mantan pejabat, atlet, penyanyi, hingga ulama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyisihkan sedikit waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membalas berbagai ucapan itu.

“Terima kasih kepada rakyat Indonesia untuk doa dan perhatiannya pada ulang tahun saya. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua,” tulis SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, yang diunggahnya Selasa (9/9) malam.

Kementerian Pekerjaan Umum  (PU)  membuka kesempatan kepada lulusan Sarjana, Diploma Empat, dan Diploma Tiga, untuk mengikuti seleksi pengadaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian PU. Pelamar yang lulus akan  ditempatkan di unit-unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Agoes Widjanarko atas nama Sekjen dalam pengumuman 28 Agustus 2014 menyebutkan, formasi dan kualifikasi pendidikan :   117 orang  untuk S-1/D-4     dan 18 orang untu D-3  .

Dia menambahkan bahwa  :pendaftaran  secara online dibuka tanggal 3 s.d. 17 September 2014  melalui portal nasional dengan alamat website         http://panselnas.menpan.go.id

Hanya beberapa saat seusai dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang, Presiden Terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo (Jokowi) sudah harus menghadapi berbagai forum internasional. Informasi ini disampaikan Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat bersama Menko Kesra Agung Laksono menerima kehadiran Tim Transisi Jokowi – Jusuf Kalla (JK), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9).

“Tidak lama lagi Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden, beliau harus mengikuti sejumlah pertemuan internasional besar,” kata CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, dalam keterangannya kepada wartawan bersama tim transisi Jokowi-JK.

Guna menekan beban kerugian perusahaan yang semaki tinggi menyusul tingginya harga LPG di pasar Internasional dan turunnya nilai tukar Rupiah, PT Pertamina (Persero) terhitung mulai tanggal 10 September 2014 pukul 00.00 waktu setempat, memutuskan untuk menaikkan harga Elpiji non subsidi kemasan 12 kg,  sebesar Rp1.500 per kg atau Rp 18.000 per kemasan 12 kg (nett Pertamina).

Siaran pers Pertamina hari ini meyebutkan, kebijakan menyesuaikan harga jual Elpiji kemasan 12 kg ini ditetapkan setelah mendengarkan masukan Pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian tanggal 8 September 2014.