Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk […]

Sebagaimana dilaksanakan terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, terhadap peraturan perundang-undangan (PUU) pun perlu dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan PUU dalam rangka memberikan penilaian atas efektivitas pelaksanaan suatu PUU, sekaligus mengetahui adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan PUU. Evaluasi PUU sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan suatu PUU. PUU yang disusun […]

Penggunaan istilah “diplomasi ekonomi” makin jamak ditemukan dalam narasi kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan arahan tentang penguatan diplomasi ekonomi dalam beberapa kesempatan. Pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 8 Juli 2019, Presiden menyampaikan agar diplomasi pemerintah lebih didorong pada diplomasi ekonomi, seperti penyelesaian Free Trade Agreement (FTA) dan Preferential Trade […]

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalah guna narkotika yang meliputi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang ditetapkan bagi penyalah guna narkotika dengan syarat tertentu. Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dengan membentuk […]

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran terkait dengan sistem hukum dan praktik yang dilakukan Prancis dalam pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional (PI). Diharapkan melalui tulisan ini pembaca mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembentukan dan pengesahan PI tersebut, serta menjadi bahan dan masukan bagi perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2000 tentang PI (UU PI) yang […]

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7—6,0 persen per tahun, salah satu strategi yang dijalankan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa dengan perluasan ke pasar Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sejalan dengan target ini, salah […]

Indonesia mulai memegang keketuaan Group of Twenty (G20) melalui serah terima keketuaan G20 dari Italia kepada Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia, tanggal 31 Oktober 2021. Periode Keketuaan G20 Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang dipercaya […]

Pada tanggal 30 November 2022, Presiden RI Joko Widodo menerima delegasi Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) di Istana Kepresidenan Jakarta. Delegasi dipimpin oleh Philippe Louis-Dreyfus, Ketua Dewan Bisnis Prancis-Indonesia MEDEF. Sebelumnya, MEDEF telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian (Menperin), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian […]

Dalam rangka mencari solusi penyelesaian atas permasalahan tanah aset negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Penyamaan Persepsi Penyelesaian Masalah Tanah Aset Negara Ditinjau dari Aspek Administrasi dan Hukum” pada Senin, 21 November 2022, di Hotel Marriott Yogyakarta. Penyelenggaraan FGD tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan pengaduan […]