Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan disahkannya tiga UU tersebut, maka Papua […]

Pada tahun 2023, Indonesia kembali akan memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai ketua ASEAN, setelah sebelumnya Indonesia pernah menjadi ketua pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Momentum keketuaan tersebut perlu dipersiapkan secara maksimal dengan upaya penguatan koordinasi di dalam negeri, baik dari segi teknis, substansi, dan sumber daya manusia. Koordinasi ini dalam rangka memastikan […]

Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran televisi analog ke digital merupakan proses peralihan teknologi penyiaran dari televisi analog yang dikonversikan menjadi siaran televisi digital. Siaran televisi analog secara bertahap akan ditiadakan dan beralih menjadi siaran televisi digital. Bagi televisi yang belum memiliki saluran penerimaan digital, pada televisi analog hanya perlu ditambahkan alat bantu penerima […]

Group of Twenty atau G20 merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar. Indonesia tahun ini berkesempatan untuk memegang presidensi G20, yang berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Adapun tema besar penyelenggaraan G20 kali ini adalah “recover together, recover stronger” yang dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia […]

Sejak awal terbentuk hingga saat ini, telah dilakukan banyak upaya untuk menguatkan Ombudsman RI, diantaranya adalah upaya menguatkan kelembagaan dan menguatkan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Secara kelembagaan, pembentukan Ombudsman RI yang semula dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional,  ditingkatkan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang […]

A. CAPAIAN PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2021 Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 […]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki […]

Masyarakat merupakan unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Jika partisipasi […]

Pengertian inovasi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnasiptek) adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. UU Sisnasiptek mengamanatkan kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan invensi (penemuan) dan inovasi. […]

Sebagaimana diketahui, pengelolaan aset negara masih menjadi masalah di Indonesia. Dari tahun ke tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendapatkan temuan ketika melakukan pemeriksaan/audit terhadap aset negara. Hal ini disebabkan masih banyak aset negara, baik yang berada di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah maupun yang berada di badan usaha milik negara, yang tidak tercatat, rusak, […]