Dialog dengan Perwakilan Nelayan Kabupaten Lamongan, 6 Mei 2021, di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Mei 2021
Kategori: Dialog
Dibaca: 153 Kali
Bupati Lamongan (Yuhronur Efendi)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Presiden yang saya hormati, Ibu Gubernur, Bapak Menteri Kelautan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden pada hari ini bisa datang di tengah-tengah kami, di masyarakat Kabupaten Lamongan, kabupaten agraris sekaligus kabupaten bahari.

Di sini mempunyai potensi laut yang sangat luar biasa, Pak Presiden, ada 47 kilometer kita punya panjang pantai. Dan armada kapal yang kita miliki di sekitar sini ada sekitar 3.432 kapal, Pak Presiden.

Selain perikanan tangkap yang produksinya sekitar 79 ribu ton per tahun, kita juga ada perikanan budidaya, Pak Presiden, sekitar 56 ribu ton per tahun di sekitar sini, yang terluas di Kabupaten Lamongan ini. Sehingga total produksi kami ini sekitar 136 ribu ton per tahun dan ini termasuk Lamongan ini tertinggi juga untuk produksinya di Jawa Timur ini, Pak Presiden. Kemudian nilai produksi, nilai transaksi sekitar Rp2,6 triliun satu tahun, iya satu tahun.

Di Lamongan ini kita punya lima TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Bapak, yang terbesar adalah di sini, di Pelabuhan Perikanan Nusantara ini, dan luasnya sekitar 8 hektare lebih. Setiap harinya rata-rata 25-30 kapal yang bongkar muat di sini dan mereka mencari ikan ini sekitar satu minggu sampai dua minggu, dan transaksi harian di TPI ini rata-rata satu hari Rp1-1,5 miliar dengan jenis-jenis ikan yang tadi Bapak sudah lihat.

Nilai produksi rata-rata per tahun 53 ribu ton dan hampir Rp1 triliun lebih di setiap tahun di transaksi yang ada di PPN Brondong ini. Di sini  betul, Pak.

Demikian yang dapat saya laporkan, Bapak Presiden.

Tentu masyarakat di sini juga menitipkan untuk pendalaman ya, pendalaman di kolam ini dan sekaligus tempat labuh dan juga tambahan sarana dan prasarana supaya di TPI ini lebih higienis, di produksi ikannya lebih bagus lagi untuk kebutuhan ekspor.

Demikian, Pak Presiden.

Selanjutnya mohon arahan, mohon motivasi, dan semangat kepada masyarakat kami, masyarakat nelayan yang ada di Paciran ini.

Terima kasih dan wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Menteri, Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan para nelayan yang pada pagi hari ini hadir di TPI Brondong, Kabupaten Lamongan.

Tadi sudah banyak disampaikan informasi dari Pak Bupati. Tapi saya ingin lebih detail lagi, mungkin dari Bapak-bapak nelayan yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin mendengar saja pada pagi hari ini, tidak ingin menyampaikan banyak-banyak. Saya silakan, silakan.

Agus Mulyono (Perwakilan Nelayan)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama saya Agus Mulyono, nelayan dari Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Yang mau saya tanyakan, di sini ini kapal-kapal di belakang Bapak dari ujung utara sampai ujung barat ini adalah kapal cantrang, Bapak. Ya, jadi saya mohon kalau cantrang tetap dipertahankan dan Permen-nya sudah ada. Kalau evaluasi tetap tidak mengubah konstruksi tapi nama saja sama Pak Menteri.

Dan sesegera mungkin SIPI-nya, Surat Izin Penangkapan Ikan-nya dikeluarkan, Bapak. Karena sampai 1,5 tahun ini belum dikeluarkan, itu, jadi supaya ada kepastian usaha. Dan nelayan siap bayar pajak sesuai dengan GT. Kalau GT yang  terjangkau, misalnya 1 GT atau Rp100 ribu atau Rp200 ribu per tahun seperti kayak kendaraan bermotor, gitu Bapak, bukan PPh. Kalau PPh sulit karena ada musim paceklik, gitu. Jadi biar tidak seperti tidak terurus kita ini, gitu Bapak.

Terima kasih, itu saja yang kita sampaikan. Dan saya juga pernah ketemu Bapak di Istana.

Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya nanti untuk urusan teknis seperti ini biar yang menjawab langsung Pak Menteri. Tapi saya kira apa yang disampaikan tadi, saya nangkap ya. Nanti Pak Menteri biar yang jawab karena ini teknis banget, ya.

Aditya (Perwakilan Nelayan)
Assalamu’alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Aditya dari Desa Blimbing. Kebetulan saya pemilik kapal, Pak.

Yang saya mau tanyakan ini dan saya sharing-kan, di pelabuhan ini agak dangkal Pak, sehingga kapal-kapal kami ini seringkali menunggu momentum untuk kita mau berlayar karena dangkal itu. Dan, keduanya, baling-baling kami biasanya pecah terus karena dangkal, sehingga ini mohon ada kebijakan atau ada apapun yang solutif.

Terima kasih, Bapak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya kalau yang ini saya jawab langsung. Segera saya kerjakan yang ini, pendangkalan. Langsung saya telepon setelah ini saya telepon Menteri PUPR. Nanti kapannya saya jawab, langsung saya jawab.

Heri Waryanto (Perwakilan Nelayan)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya nama saya Heri Waryanto dari RN (Rukun Nelayan) Brondong. Yang mau saya pertanyakan, saya asli nelayan, masalah harga ikan Pak. Apa bisa teratasi dengan menyesuaikan dengan kinerja kami atau kerja kami untuk menafkahi keluarga kami, Pak. Apa bisa stabil mahal seperti dulu?

Sekian, itu saja Pak yang saya tanyakan Pak.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, kalau harga komoditas, harga ikan itu kan tergantung dari permintaan pasar. Kalau permintaannya banyak suplainya sedikit, pasti harga naik. Kalau ikannya enggak banyak, yang minta banyak, pasti harganya juga naik. Tapi kalau ikannya banyak, permintaan menurun, ya pasti harga akan jatuh. Itu di semua komoditas, entah itu karet, entah itu sawit, entah itu beras, entah itu ikan.

Dan memang pemerintah tidak bisa mengendalikan mengenai harga. Pengendaliannya, mekanismenya apa, karena ini menyangkut pasarnya pasar luas. Ada pasar ekspor, karena tadi yang saya tanya kan juga banyak juga yang diekspor, pasar dalam negeri tidak bisa. Saya harus ngomong apa adanya, tidak bisa mempengaruhi harga. Pemerintah enggak bisa, pemerintah itu hanya memberikan tadi, mengenai izin itu iya. Tapi kalau mempengaruhi harga, sulit.

Kemarin saja kita kayak Bulog untuk beras. Beras itu punya Bulog, itu yang bisa disimpan bertahun-tahun saja kita sering juga sulit mengendalikan, meskipun juga kalau harganya tidak naik sekali, kita bisa pengaruhi. Tapi kalau harganya sudah, barangnya enggak ada, suplainya enggak ada, harganya naik dikit, kita juga sulit mempengaruhi,

Dan memang ini, mohon maaf, ini ini kan juga saya berikan contoh beras ya. Beras itu kalau naik petaninya kan senang, iya ndak? Tapi masyarakatnya, ibu-ibu ngomong ke saya, “Pak, ini harga beras naik, harga beras naik. Bapak gimana?” Ya kan?

Kalau harga turun, ibu-ibu semuanya ke saya, “Pak, terima kasih Pak harga beras turun, terima kasih, terima kasih.”

Saya ke sawah ketemu petani, “Pak, gimana harga? Gimana Bapak sebagai Presiden enggak bisa memperbaiki harga, petani berat, Pak.”

Itulah yang dinamakan rumus permintaan dan suplai. Kalau produksi beras banyak padahal permintaan tetap ya pasti harga akan jatuh. Tapi kalau pas banyak yang gagal panen tapi suplainya sedikit, yang minta masih tetap banyak, harganya naik. Ini yang mengendalikan ini yang kadang-kadang. Itupun pemerintah punya Bulog, punya stok.

Lah ini pemerintah kan enggak punya stok ikan, karena memang enggak memiliki instrumen untuk itu. Sehingga saya ngomong apa adanya, memang tergantung pasar.

Karet juga sama, Pak. Karet, saya pernah di Sumatra ya, dimarahi semua petani, marah semua ke saya. Tapi karet itu komoditas ekspor internasional, bukan lokal. Kalau harga permintaan pas kayak sekarang ini harga karet naik sampai 40 persen, bukan karena kita, itu karena memang permintaan pasarnya pas serapannya banyak. Setahun kemarin berhenti, enggak ada serapan. Ini nyerap banyak harganya langsung naik. Kalau saya ini ke Sumatra, banyak yang senang. “Terima kasih Pak, terima kasih, harga karet sudah naik.” Padahal bukan saya, karena memang pasarnya baru harganya bagus.

Jadi saya ngomong apa adanya nggih, mboten saget mempengaruhi mboten saget, nggih. Kalau ada pemerintah bisa mempengaruhi, caranya seperti apa tolong saya diberitahu. Mungkin bisa kita rumuskan caranya.

Seperti beras, beras itu pun kita bisa memengaruhi tapi sedikit, tidak banyak juga. Paling bisa menurunkan Rp200 perak per kilo atau Rp300, lebih gede dari itu kita juga enggak bisa.

Saya ngomong blak-blakan nggih, apa adanya lah. Kita enggak pengin nyenengke panjenengan, ketok nyenengke tapi nyatanya tidak bisa melakukan, sama saja. Nggih.

Monggo, kalau masih satu lagi. Silakan.

Mugiyanto (Perwakilan Nelayan)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama saya Bapak Mugiyanto, nelayan pancing Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Pak.

Nah, kulo sampaikan mriki tentang masalah pelabuhan yang di depan musala, itu lumpurnya sangat dangkal sekali. Kita ini tidak bisa aktivitas apa-apa, Pak. Sudah segini Pak dangkalnya. Sebenarnya di TPI ini hanya dibongkar untuk yang nyantrang, kalau pemancing enggak bisa bongkar di sini Pak, bongkar di tempat. Itu yang satu.

Yang kedua, untuk keluar masuknya ini, lampu haluan agak kecil, dua mil saja tidak kelihatan Pak dari luar. Ini yang membahayakan seluruh nelayan pelabuhan Pak. Lampu haluan, menara suar ini. Ini kalau bisa tolong dipertinggikan lagi Pak, bisa jelas kalau dari tiga mil, empat mil bisa kelihatan.

Sekian, Pak. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tadi yang pertama mengenai dangkal juga kan? Oke nanti sekalian saja tadi yang sudah, kita kerjain sekalian.

Kemudian yang lampu haluan nanti, sudah saya catet, saya kerjakan sekalian nanti, nggih. Ini sudah telepon Pak Menteri PUPR belum sambung-sambung.

Sudah?

Nggih, saya rasa itu. Kalau enggak ada yang lain. Ini sebentar, saya baru telepon, nanti saya jawab yang mengenai pendangkalan sama lampu haluan ini biar segera dikerjakan.


Dialog Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sambungan Telepon

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pak, Pak Menteri PU, Pak Menteri?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Iya Pak, siap.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Enggak, ini yang ngeruk pelabuhan itu di PU enggak bisa po? Enggak ada ini ya, sinyalnya enggak ada? (Suara panggilan telepon tidak terdengar jelas)

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dua bulan lagi, mpun. Sudah dijawab. Pak Bupati dicatat.

(Sambungan telepon terputus)

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke. Terus yang ini sudah cukup? Sudah cukup, bangunan ini?

Oke, oke, nggih. Sama lampu ya Pak tadi. Lampu haluan satu sama…

Nelayan
Sama breakwater Bapak, breakwater sebelah timur. Supaya ini habis jual,  tidak semuanya di sini, di sana, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Di sana satu?

Breakwater… breakwater, pendangkalan dua lokasi, sama lampu haluan satu. Empat.

Kalau breakwater mungkin anu ya… PU bukan, PU kan? Nggih? PU? Ndak.

Pendangkalan dua lokasi, lampu haluan, sama breakwater. Oke, mpun. Dua bulanan lah nanti kita anukan, nggih.

Bisa? Sudah? Sudah [tersambung]? Oke.


Dialog Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sambungan Telepon

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Halo?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pak Menteri, kalau yang breakwater di PU atau di Menhub?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Kalau breakwater bisa PU, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke. Kapan bisa dikerjakan di Lamongan?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Oke, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Enggak. Berapa bulan? Berapa bulan lagi kira-kira bisa dikerjain di lapangan?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Habis Lebaran kami ke lapangan Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Perkiraan dikerjakan habis Lebaran ke lapangan, terus  dikerjain kira-kira kapan perkiraan?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Mungkin kita tenderkan Pak, tenderkan kan nanti Juni, ke pelabuhan Juli, Agustus Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Agustus? Oke, ya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)
Iya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih mpun. Di Lamongan ya, Agustus nggih. Oke, nggih. Lokasinya nanti dikasih Pak Bupati. Terima kasih.

Agustus yang breakwater, mpun. Mpun, nggih. Breakwater-nya Agustus, terus yang pendangkalan dua bulan, mpun.

Dialog Terbaru