Dialog dengan Wartawan, 18 Desember 2019, di Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 Desember 2019
Kategori: Dialog
Dibaca: 80 Kali

Desca (Wartawan Antara)
Selamat pagi, Pak.

Saya Desca dari Antara. Pertama Pak, untuk yang kemarin kan ke lokasi ibu kota baru itu kan perjalanannya condong konturnya berbukit-bukit dan sepertinya apakah akhirnya  pemerintah optimis dengan kondisi jalan licin, tanah, dan yang lain-lain selama empat tahun ke depan bisa akan menjadi ibu kota baru yang tadi sebelumnya Bapak bilang smart city, green city, dan compact city itu. Itu pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, sekarang sudah tanggal 18 Desember, tanggal 20 Desember nanti akan ada pelantikan Pimpinan KPK dan juga Dewas KPK, apakah sudah ada nama-nama final dari Dewas KPK tersebut dan latar belakangnya seperti apa? Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, ini langsung aja lah. Setelah melihat kemarin justru itu kalau kita bawa urban planner atau membawa arsitek ke tempat lokasi, saya berikan jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun berbukit seperti itu, karena akan lebih cantik dan lebih indah  dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu pasti mereka akan lebih senang, kalau arsitek.

Yang kedua, juga kedekatan antara Sepaku dengan Balikpapan itu dekat sekali. Kemarin muter sampai dua setengah jam itu karena memang muter, tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan, itu paling tiga puluh menit sampai.

Yang ketiga, itu menghadap teluk, itu dekat dengan teluk lho. Ke teluk mungkin berapa menit, Pak? Dua puluh menit paling. Dekat sekali. Lha itu semakin menambah… Dua puluh menit Pak Gub, ya?

Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor)
Enggak sampai malah.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Malah enggak (sampai dua puluh menit). Dekat banget. Artinya, itu akan lebih mempercantik kawasan itu. Dengan catatan, memang itu adalah kawasan hutan industri yang akan nanti dilebih hijaukan karena saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan untuk dibuatkan kebun bibit, dibuatkan nursery yang kurang lebih seratus hektare, mungkin akan memuat jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat  hijau dan penuh dengan oksigen, tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan kaki, yang banyak orang naik sepeda, yang banyak orang naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang banyak adalah…, bukan yang banyak, yang ada adalah nanti mobil-mobil listrik yang juga zero emission. Saya kira bayangannya itu. Sudah.

Yang kedua, mengenai Dewan Pengawas (KPK). Ya nama-nama sudah masuk tapi belum kita finalkan karena kan hanya hanya diambil lima. Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana. Ya kira-kira itu.

Sekretaris Kabinet (Pramono Anung)
Makin berkerut (kening para wartawan) Pak, lama-lama.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Namanya ya, namanya nanti lah, ditunggu sehari saja kok. Yang jelas nama-namanya adalah nama-nama yang baik lah, nama yang baik. Saya memastikan nama yang baik.

Yodie (Wartawan Bisnis Indonesia)
Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yodie, saya dari Bisnis Indonesia.

Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama, terkait yang ibu kota baru, Pak. Setelah peninjauan kemarin ke lokasi Pak, bisa disampaikan soal timeline-nya enggak Pak, kalau dari pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru itu seperti apa. Misalnya, pembentukan badan otorita selesainya kapan, undang-undangnya, dan kemudian kira-kira mulai konstruksi pertama kali nanti kapan, dan progres pertamanya nanti bisa dilihat di tahun berapa. Itu, Pak. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, di luar pertanyaan soal ibu kota, Pak. Sekarang itu di Jakarta lagi ada kasus Asuransi Jiwasraya Pak, itu asuransinya diperkirakan gagal bayar lebih dari Rp10 triliun dan sebagian nasabahnya itu merupakan orang Korea, Pak, dan banyak juga pemegang polis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah dalam waktu dekat langkah strategis apa yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini, Pak?

Terima kasih banyak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Yang pertama, nanti pembentukan Badan Otorita Ibu Kota itu paling lambat Januari insyaallah sudah selesai. Setelah itu juga akan diajukan untuk revisi undang-undang yang terkait dengan ibu kota. Itu ada berapa kemarin ya? Seingat saya empat belas…

Sekretaris Kabinet (Pramono Anung)
Empat belas, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Empat belas undang-undang yang ada di omnibus (law) juga, bareng-bareng. Itu kira-kira tiga bulan setelah Januari kita harapkan selesai, sehingga bulan enam nanti sudah mulai masuk ke, bulan enam itu masuk ke DED (Detail Engineering Design), itu sudah rampung. Karena nanti ini akhir bulan ini gagasan besar untuk desain sudah, kemudian masuk ke yang lebih detail selama enam bulan untuk desain yang lebih detail. Kita harapkan nanti bulan Juni sudah rampung, kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya.

Terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan terlebih dulu. Sehingga klaster pemerintahan yang kita harapkan nanti di 2023 itu sudah bisa diselesaikan, pararel nanti dengan pembangunan transportasi umumnya, pembangunan untuk air baku dan untuk listriknya, saya kira semuanya pararel. Sehingga kita harapkan klaster untuk pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun.

Untuk klaster yang lain, saya kira ini karena kita mengajak PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik yang klaster kesehatan, baik yang klaster untuk riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semibisnisnya sehingga ini juga akan dikerjakan secara pararel. Kira-kira gambaran besarnya itu.

Yang kedua, mengenai Jiwasraya. Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin sepuluh tahun yang lalu. Problem ini sudah lama, yang dalam tiga tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan juga masalah yang ringan. Tapi setelah pelantikan Pak Menteri BUMN, kemarin kita juga sudah rapat, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, yang jelas gambaran solusinya sudah ada. Kita tengah mencari solusi itu, sudah ada, masih dalam proses semuanya. Tetapi  yang berkaitan dengan hukum, ya ranahnya memang sudah masuk. Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum. Dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesailah. Saya yakin. Ini Pak Erick, berapa bulan Pak?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir)
Prosesnya diawali nanti Pak dengan restrukturisasi, Pak. Mungkin saya menambahkan, Pak, sesuai yang diarahkan oleh Bapak Presiden memang bahwa banyak hal-hal yang di BUMN itu harus direstrukturisasi, tidak hanya hanya Krakatau Steel tapi juga salah satunya Jiwasraya. Nah khususnya untuk Jiwasraya, sebenarnya kan hal ini sudah terjadi mulai tahun 2006 tapi terus 2011 terus meningkat. Nah karena itu memang proses restrukturisasi yang delapan sampai sepuluh tahun ini pasti memerlukan waktu. Insyaallah dalam enam bulan ini kita coba persiapkan solusi-solusi, yang salah satunya diawali nanti dengan pembentukan holdingisasi pada perusahaan asuransi, supaya nanti ada cashflow juga membantu nasabah-nasabah yang hari ini belum mendapat kepastian. Tapi ini yang mesti saya tekankan, restruktrurisasi, ya jadi prosesnya pasti berjalan gitu. Mungkin itu saja, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sudah gamblang tetapi masih dalam proses ya.

Tadi saya lupa, jadi klaster-klaster yang ada di Ibu Kota tadi, ini tidak ada klaster industrinya ya.  Jangan bayangkan ada klaster industrinya. Tidak ada pabrik, itu perlu anda tekankan.

Baik. Silakan.

Sekretaris Kabinet (Pramono Anung)
Cukup? Dua lagi, ya. Tiga lagi, Bapak.

Dian (Wartawan Radio KBR)
Pak, saya Dian dari Radio KBR. Pertama Pak, kemarin waktu Ratas (Rapat Terbatas) Bapak menyampaikan tidak akan ada sweeping natal dan sebagainya tapi dua kabupaten di Sumatra Barat melarang warganya mengadakan perayaan natal. Ini gimana dari pemerintah pusat menyikapinya?

Dan yang kedua, dari temuan PPATK Pak, soal dugaan pencucian uang oleh kepala daerah lewat kasino. Ini dari pemerintah pusat juga bagaimana menyikapinya? Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apa? Kasino? Kasino itu Kasino?

Saya belum mendapatkan laporan ya, belum mendapatkan laporan secara baik tertulis maupun lisan dari PPATK mengenai itu, jadi saya belum bisa berkomentar banyak. Tetapi yang jelas sangat tidak, sangat tidak terpuji lah kalau ada kepala daerah, enggak benar (kalau) ada kepala daerah itu nyimpen uang itu di kasino gitu. Saya belum dapat laporan jadi enggak bisa membayangkan, kok nyimpen uang kok di kasino itu. Jadi belum bisa komentar.

(Untuk pertanyaan kedua), ndak lah. Di negara ini konstitusi kita menjamin, sudah jelas kok, tegas gitu di konstitusi kita. Jadi enggak perlu saya jawab, kalau konstitusi kita sudah menjamin kita untuk memeluk agama dan menjalankan menurut kepercayaan masing-masing. Itu sudah dijamin konstitusi kita. Enggak perlu ada yang diragukan mengenai itu.

Sekretaris Kabinet (Pramono Anung)
Kita kasih kesempatan wartawan lokal, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya, boleh.

Edy Suratman (Balikpapan TV)
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Edy Suratman, saya dari Balikpapan Televisi, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Balikpapan Televisi?

Edy Suratman (Balikpapan TV)
Iya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Televisi Balikpapan.

Edy Suratman (Balikpapan TV)
Oke, Pak. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan provinsi baru di IKN (Ibu Kota Negara) itu Pak ya, progresnya  seperti apa? Apakah sudah ada progresnya untuk memang benar-benar bakal ada provinsi baru di IKN?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh belum, belum.

Edy Suratman (Balikpapan TV)
Kemudian terkait dengan kemarin ada pertemuan dengan tokoh adat itu Pak, apakah sudah mendapatkan izin (untuk membangun IKN) dan mungkin bisa memberikan sedikit informasi, apakah ada permintaan sesuatu hal dari mereka? Karena kan yang sekarang terjadi masyarakat adat semakin tersingkirkan. Apakah bakal ada area khusus untuk masyarakat adat?

Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Yang pertama, yang berkaitan dengan provinsi, belum (diputuskan). Apakah nanti dalam bentuk kota atau provinsi, belum, belum diputuskan. Nanti tentu saja kita kan harus berbicara dengan DPR terlebih dahulu.

Kemudian pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat di Kaltim kemarin, saya kira ini sebuah tata krama kita untuk ketuk pintu, untuk permisi, untuk kulo nuwun. Dan pada saat itu juga banyak disampaikan mengenai keinginan untuk mempercepat, segera memulai pembangunan ibu kota ini. Tetapi juga beliau menyampaikan, “jangan melupakan kami masyarakat asli yang ada di Kaltim.” Itu saja pesan yang disampaikan. Baik nanti dalam rekrutmen, misalnya rekrutmen pegawai, kemudian juga melibatkan urusan klaster pendidikan, melibatkan universitas, institut, atau perguruan tinggi lokal untuk juga ikut bersama-sama nanti ada di situ. Karena nanti kita ingin membangun klaster pendidkan dengan perguruan-perguruan tinggi kelas dunia di dalamnya, tetapi menurut saya akan lebih baik kalau itu di-partner-kan dengan universitas-universitas yang ada di Kalimantan Timur. Ya, dua hal itu yang disampaikan oleh beliau-beliau kepada saya.

Sucipto (Wartawan Kompas)
Selamat pagi, Pak Jokowi.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, pagi.

Sucipto (Wartawan Kompas)
Pak, saya Sucipto dari wartawan Kompas yang ditempatkan di Balikpapan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nasional ini.

Sucipto (Wartawan Kompas)
Lokal, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh, lokal. Ya, lokal.

Sucipto (Wartawan Kompas)
Pak, kemarin bertepatan dengan ketika Pak Jokowi hadir disini, beberapa NGO (Non-Government Organization/LSM) mengadakan konferensi pers juga. Mereka menilai bahwa pemindahan ibu kota ini salah satu bagi-bagi proyek, karena salah satu pendanaannya adalah dari swasta. Nah bagaimana pemerintah pusat menanggapi itu? Untuk transparansi terhadap pendanaan dari swasta itu seperti apa nantinya?

Yang kedua, terkait ibu kota juga Pak, dekat Teluk Balikpapan, Sepaku itu, kemudian di sana itu banyak potensi-potensi lingkungan, daya dukung lingkungan seperti perkebunan mangrove, kemudian satwa-satwa endemik, seperti bekantan. Nah itu kemarin waktu (Kementerian) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) presentasi itu, di sana akan dibangun beberapa pelabuhan, seperti itu Pak. Bagaimana supaya daya dukung lingkungan itu tetap ada di samping pembangunan IKN itu, Pak?

Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya ini adalah sebuah pembangunan besar dan menyangkut anggaran yang besar. Sudah saya sampaikan, jangan sampai mengganggu yang namanya APBN. Kita ini ingin mencari sumber-sumber pendanaan yang semua negara melakukan sekarang ini. Tidak memberikan beban kepada negara tetapi barangnya jadi. Bisa lewat PPP (Public Private Partnership), bisa lewat KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), bisa lewat investasi swasta, kan banyak. Dan justru itu yang kita harapkan.

Misalnya, untuk transportasi. Ada yang ingin menawarkan, “Pak, transportasi kami bukan dengan energi fosil tapi non-fosil,” ya bagus. Ya tanya, “berapa biayanya.” “Paling segitu,” oh, kalau hitungannya masih, silakan, kontestasi saja kan.  Ada yang pengin mendirikan universitas, ya silakan. Ngapain kita keluar uang, kalau ada dari non-APBN bisa. Ini yang sedang kita kembangkan itu. Artinya, yang kita bangun ini adalah trust (kepercayaan), bahwa ibu kota ini memang sebuah gagasan besar yang patut didukung oleh mereka.

Kalau pikirannya negatif tok ya repot. Bagi-bagi proyek, ya mesti dibagi, kalau enggak dibagi masa kita kerjakan sendiri, APBN habis malah. Artinya, keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan.

Kemudian mengenai daya dukung lingkungan. Kemarin kan sudah saya sampaikan ini adalah HTI (Hutan Tanaman Industri), kawasan yang kita pakai ini HTI. Ada, Pak Gubernur kemarin sampaikan, total yang ingin kita cadangkan untuk kawasan ibu kota ini 410 ribu hektare. Betul Pak Gub?

Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor)
Iya, benar.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
410 ribu hektare, baru kemarin saya dapat informasi.  Betul ya?

Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor)
Ya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Lima puluh enam ribu nanti yang kita pakai untuk kawasan inti.

Dari kawasan itu yang dipakai untuk kawasan pemerintahan hanya 5.600 (hektare). Kan sangat kecil sekali. Artinya yang lain apa nanti, berupa apa? Ya berupa hutan yang akan kita perbaiki. Sehingga yang dibangun pertama, ini Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga sudah mempersiapkan lokasinya, akan dibangun nursery dulu, dibangun kebun bibit dulu seluas seratus hektare. Ini baru mencari tempat yang datar. Sehingga di situ nanti akan disiapkan bibit-bibit baik yang fastgrowing species, itu mungkin kayak eukaliptus, albasia, akasia mangium yang fastgrowing species. Tapi juga ada yang pohon-pohon asli di sini: kamper, kapur, ulin, bangkirai. Itu yang mau disiapkan, termasuk mangrove-nya, bibit-bibit mangrove juga disiapkan.

Ini kita ini memperbaiki karena memang sudah banyak yang rusak. Itu akan menjadi sebuah daya tarik juga bagi ibu kota ini. Seperti tadi, nanti ada kawasan di bawah yang untuk konservasi bekantan, misalnya. Kalau kawasan yang untuk konservasi orang utan kan agak jauh memang, tetapi juga menjadi perhatian juga. Itu menjadi sebuah daya tarik kalau menurut saya. Sekali lagi, ini bukan hutan lho ya, ini Hutan Tanaman Industri (HTI).

Sudah ya, cukup?

Wartawan
Satu lagi Pak, soal banjir Ibu Kota.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Banjir Ibu Kota.

Wartawan
Iya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Silakan, apa? Iya, kelihatan.

Novi (Wartawan Investor Dialy)
Kelihatan kan Pak Presiden?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kelihatan.

Novi (Wartawan Investor Dialy)
Terima kasih. Selamat pagi Bapak Presiden dan Bapak-bapak serta rekan-rekan yang lain. Pak Presiden, pada tahun ini banyak sekali kejutan yang terjadi di negara ini di sepanjang tahun 2019. Selain Pilpres, Pemilu…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pilpres itu kejutannya apa sih Pilpres?

Novi (Wartawan Investor Dialy)
Kan itu Pak, yang Pilpres itu kan banyak, ada intoleransi itu berkobar, terus juga ada omnibus law, dan tadi sudah disebutkan ama rekan kita mengenai Jiwasraya dan yang terpenting mengenai ibu kota.

Menurut Bapak Presiden dari rentetan peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan baik untuk negeri kita ini, apa yang menurut Bapak yang paling berkesan dan harus kita tindak lanjuti bersama, selain banjir Ibu Kota (Jakarta) Pak?

Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya kita kan dalam lima tahun ini kan merasakan betapa sulitnya kadang memutuskan, sulitnya dalam bertindak di lapangan. Karena kita dibatasi oleh terlalu banyaknya regulasi: undang-undang, perpres (peraturan presiden), permen (peraturan menteri), perda (peraturan daerah), perda pun ada pergub (peraturan gubernur), ada perbupati (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota), PP (peraturan pemerintah).

Ya kalau kita minta revisi satu per satu ya sampai kapan pun enggak akan selesai, enggak akan rampung, percaya, enggak akan rampung. Sehingga muncul pemikiran gimana menyelesaikannya? Nah ketemu, baru akhir jabatan ketemu yang namanya omnibus law.

Kemudian sehingga kita menyiapkan proses itu karena ini memang proses omnibus law ini memang proses yang pertama di Indonesia. Sehingga nanti dalam waktu dekat ini akan kita ajukan kurang lebih 82 Undang-undang yang akan kita revisi. Bayangkan kalau satu per satu, setahun dapat dua saja berarti butuh 41 tahun, ini barengan langsung dimintakan ke DPR.

Lha ini kalau proses ini nanti bisa diselesaikan dengan cepat, tiga bulan, enam bulan, sudah, fleksibilitas kita dalam memutuskan, kecepatan kita dalam memutuskan itu akan jauh lebih baik lagi. Dalam rangka apa? Cipta lapangan kerja. Arahnya ke situ. Jadi, ya ketemu omnibus (law) ini kita betul-betul sangat berterima kasih atas masukan itu. Dan saya kira juga itu buat kita ya itu barang baru. Banyak yang baru dengar juga kan? Kemudian apa tadi? Sudah?

Wartawan
Banjir Ibu Kota (Jakarta), Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Banjir? Banjir di Jakarta.

Ya persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir (dan) yang kedua macet. Banjir, ini kita memang masih dalam proses kan, membangun bendungan yang namanya Sukamahi dan…, ada dua di atas. Di Bogor, Ciawi dan Sukamahi, di Bogor. Selesai kira-kira akhir tahun depan. Insyaallah akhir tahun depan akan selesai. Nah kalau itu nanti jadi ya, kan bisa lebih dikendalikan.

Tetapi juga sangat tergantung sekali yang namanya banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got, kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit.

Yang ketiga, manajemen pengelolaan pintu-pintu air yang ada, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta, Waduk Pluit dan yang lain-lainnya.

Untuk urusan macet, ya kita kan juga sudah membangun MRT, tahap 1 selesai, juga membangun LRT yang nanti akhir di 2021 insyaallah juga sudah selesai, ya itu akan sangat mengurangi macet.

Dan tentu saja mengintegrasikan dari moda transportasi yang ada, LRT gabungin nanti dengan MRT, dengan Transjakarta, dengan komuter kita, dengan kereta bandara, nanti mungkin dengan kereta cepat. Berarti ada enam, diintegrasikan semuanya itu juga akan sangat-sangat mengurangi kemacetan di Jakarta.

Tetapi juga, sekali lagi, kalau tidak pindah ibu kota ya memang tetap akan sulit. Karena semua orang ingin meniti karier di Jakarta, ingin bisnis di Jakarta, ingin semuanya mikirnya di seluruh Tanah Air kan ke Jakarta semuanya, atau ke Jawa. Sehingga yang terjadi adalah kepadatan penduduk yang semakin tambah semakin hari.

Sudah bolak-balik saya sampaikan, 56 persen penduduk kita itu ada di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya. PDB ekonomi kita juga sama, 58 persen ada di Jawa, khususnya juga di Jakarta, sehingga perlu pemerataan ekonomi. Ya, kira-kira itu.

Sudah? Sudah? Satu lagi, sudah. Ya, satu lagi.

Krishna (Wartawan Onix Radio Balikpapan)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.

Saya Krishna, dari Onix Radio Balikpapan. Radio anak muda di Balikpapan, “Inspiring Your Life” tagline kami, Pak.

Baik, Pak, tadi banyak membahas masalah progres ke depan mengenai IKN di daerah Kalimantan Timur, Penajam (Paser Utara), Sepaku, dan sekitarnya. Saya hanya ingin bertanya masalah SDM lokal yang ada di Balikpapan, Pak. Bagaimana apakah ada strategi pemerintah untuk meningkatkan SDM? Karena kita melihat tadi Bapak juga menyinggung masalah perusahaan-perusahaan yang bakal masuk di Balikpapan, istilahnya tadi ada katanya senggolannya bagi-bagi proyek yang sebenarnya enggak, membutuhkan SDM-SDM juga. Tapi di Kalimantan Timur ini kita bisa lihat, Pak, SDM kita mungkin belum sesiap SDM-SDM yang di luar Kaltim. Jadi apakah ada strategi khusus untuk pengembangan SDM untuk lokal di Balikpapan dan Kaltim, Pak?

Kemudian masalah investasi, juga apakah ada regulasi khusus, Pak? Misalnya boleh masuk sini ber-join, kayak tadi pendidikan, apakah dia diharuskan untuk join dengan pengusaha lokal di dunia pendidikan atau bisnis, kafe, dan radio dan segala macamnya, seperti itu. Apakah ada strategi khusus juga seperti itu atau diloskan saja?

Kemudian juga masalah pemukiman, kita lihat sendiri pemukiman di Kaltim ini, Pak, mungkin belum sepadat di Jakarta. Tapi kalau dibiarkan terus akan sepadat Jakarta dan mungkin Pak Gubernur akan punya PR ke depannya untuk menggusur mereka kembali ke tempat yang sesuai gitu Pak. Karena ini adalah penataan kota baru, mungkin ada strategi-strategi yang memang dibuat oleh pemerintah kota? Seperti itu, Pak.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya itu tugasnya pemerintah daerah, tugasnya provinsi, tugasnya kota untuk melakukan pengendalian, yang namanya pengendalian tata kota, pengendalian tata ruang kota, pengendalian penduduknya. Saya kira kalau enggak dikendalikan nanti berkembangnya juga…. Kota itu kan punya kemampuan beban daya dukung, ya kalau dibiarkan ya bisa aja nanti kembali lagi kita akan memiliki kota yang sangat padat karena pemerintah daerah tidak mengendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada.

Kalau itu terjadi, kejadiannya akan sama saja. Akan muncul daerah kumuh, kesulitan air, polusi, limbah di mana-mana. Itu pentingnya manajerial yang baik ya di situ.

Kemudian untuk sumber daya manusia, kalau nanti di ibu kota baru ada perguruan tinggi yang kelas dunia, kemudian ada klaster inovasi, ya di situ siapa sih yang akan menikmati? Ya anak-anak muda kita. Di situlah secara tidak sadar nanti Samarinda, Balikpapan akan menikmati dari fasilitas-fasilitas yang ada di ibu kota. Ya dimanfaatkan saja sebaik-baiknya.

Saya kira nanti akan muncul, akan berbondong-bondong talenta-talenta kita, talenta-talenta di Balikpapan, Samarinda, akan berkumpul, bergabung dengan talenta-talenta global. Di situ lah secara tidak sadar kita akan berkompetisi dan akan berbenah memperbaiki diri.

Sudah, saya kira sudah siang.
Saya tutup.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dialog Terbaru