Hotspot Turun Signifikan, Presiden Jokowi Apresiasi Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 6 Februari 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 13.751 Kali
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Karhutla 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Karhutla 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2) pagi. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dalam dua tahun terakhir (2016-2017) memberikan lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Tahun 2015, 21.929 hotspot. Kemudian 2016, turun drastis menjadi 3.915 hotspot. Turunnya langsung drastis, 2017 turun menjadi 2.567 hotspot. Penurunan yang sangat jauh sekali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2) pagi.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa pekerjaan penanganan kebakaran lahan dan hutan ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, tidak bisa berhenti. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan kembali agar kejadian-kejadian yang telah ada di 2015 lalu betul-betul sudah tidak terjadi lagi di tahun ini, maupun tahun-tahun yang akan datang.

Biasanya tahun 2016-2015, lanjut Presiden, setiap bertemu dengan Perdana Menteri Singapura atau Perdana Menteri Malaysia, pasti komplain yang masuk ke dirinya itu tentang asap.

“Tapi kemarin, bertemu terakhir di India, dua orang Perdana Menteri sudah menyalami kita, “Pak, 2018 seperti 2016-2017 ya”. Saya sudah ngomong, “saya jamin”,” kata Presiden seraya mewanti-wanti, kalau dirinya sudah berkata “saya jamin”, jangan sampai ada asap. “Kalau ada asap, muka kita ditaruh di mana?,”sambungnya.

Dicopot

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengulang lagi, apa yang disampaikannya pada tahun 2016-2017, bahwa penanganan kebakaran lahan dan hutan ini aturan mainnya masih sama.

“Saya sudah janjian dengan Panglima TNI, dengan Kapolri. Karena saya lihat mungkin banyak Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, yang sudah diganti, jadi yang baru mungkin belum tahu aturan main kita. Kalau di wilayah Saudara-saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya masih sama, belum saya ganti. Masih ingat? Dicopot. Tegas,” terang Presiden.

Kalau ada kebakaran di suatu wilayah, Presiden mengaku akan menelepon Panglima TNI untuk mengganti  Pangdam daerah tersebut serta menelepon Kapolri untuk mengganti Kapolda daerah itu. Kalau wilayahnya agak kecil yang akan diganti adalah Danrem-nya, agak kecil lagi Kapolres-nya. “Ini adalah cara-cara yang saya kira sangat efektif dalam menggerakkan Satgas di lapangan. Kalau ganti Gubernur enggak bisa,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, yang efektif telah dilakukan adalah menggerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang sampai di bawah. Ia menunjuk contoh di Polri ada sampai Bhabinkamtibmas dan di TNI ada yang sampai Babinsa.

“Saya kira ini akan efektif kalau itu digunakan untuk organisasi yang ada, digunakan untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan perusahaan,” tutur Kepala Negara.

Presiden setuju lompatan kemajuan dalam bidang kebakaran hutan dan lahan perlu disampaikan lagi pada masyarakat, bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai pengingat. Untuk mengingatkan betapa tahun 2015 dan sebelumnya, sekitar 18 tahun, setiap tahun kebakaran tersebut terus terulang.

“Ini bisa kita cegah kalau kita bergerak bersama-sama. Mengingatkan bahwa jika kita bekerjasama, jika kita bekerja tidak rutinitas, jika kita bekerja menerapkan kecerdasan lapangan, banyak hal yang bisa kita capai,” ujar Presiden.

Tampak hadir dalam Rakornas tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. (DND/ES)

Berita Terbaru