Kejar Pertumbuhan 6% di 2018, Menkeu: Pemerintah Berharap Investasi Swasta, PMA, dan PMDN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan para jurnalis usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (2/11). (Foto: Humas/Jay)

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi pada 2015 di angka 4,8%, tahun 2016 sekitar 5,0%, dan tahun 2017 depan diproyeksikan pada angka 5,1%, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar dalam APBN Tahun Anggaran 2018 angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 6%. Meskipun, tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah.

“Presiden mengharapkan kita bisa meningkatkan momentum pertumbuhan. Sehingga kita bisa mengakselerasi pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan dari sisi penciptaan kesempatan kerja karena ini suatu isu yang sangat urgent,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11) petang.

Guna mencapai pertumbuhan ekonomi harus diatas 6% itu, menurut Menkeu, dalam Sidang Kabinet Paripurna telah dipresentasikan bahwa karena kondisi perekonomian global masih lemah. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari ekspor diperkirakan hanya akan menyumbang tidak lebih dari 1%, hanya di atas 0% yang sangat kecil.

Oleh karena itu, tegas Menkeu, fokus pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari sumber dalam negeri. “Dalam hal ini peranan dari investasi dan konsumsi menjadi sangat penting. Baik konsumsi rumah tangga, maupun pemerintah,” ujarnya.

Menkeu menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan 6% pemerintah akan menjaga agar defisit APBN tidak terlalu besar. Oleh karena itu, sumber yang paling besar dalam hal ini adalah untuk investasi yang berasal dari swasta, dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bisa mencapai lebih dari Rp800 triliun.

Diharapkan perbankan dan pasar modal yang bisa menghasilkan sumber dana investasi bisa lebih mencapai Rp1.300 trilun. Sementara dari sisi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), menurut Menkeu, yang harus melakukan belanja modal diharapkan mendekati Rp700 trilun. Sehingga tidak semua tekanan untuk mencapai pertumbuhan 6% itu berasal dari pemerintah.

Menurut Sri Mulyani, Presiden juga menekankan agar seluruh regulasi dan berbagai perbaikan untuk meningkatkan investasi diperhatikan. Meskipun rating Ease of Doing Business (EoDB) sudah membaik, tetapi masih banyak langkah-langkah yang terus perlu diperbaiki. Kemudian agar konsumsi meningkat di atas 5%, maka inflasi harus dijaga di bawah 4% untuk sampai tahun 2018.

Sementara untuk komposisi sektornya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang diharapkan bisa tumbuh.

“Pertanian, perikanan, dan perhutanan itu diharapkan bisa tumbuh di atas 5%, 5,4%. Dan sektor-sektor jasa yang selama ini memang meningkat harus dijaga, yaitu perhubungan dan pergudangan yang bisa tumbuh di atas 8%. Sektor telekomunikasi dan komunikasi itu diharapkan bisa tumbuh di atas 10% dan sektor jasa perbankan diharapkan bisa tetap terjaga pertumbuhannya mendekati 9%,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara untuk sektor pertambangan, menurut Sri Mulyani, mungkin masih menghadapi konsolidasi. (FID/ES)

Video Terbaru:
Minta Siapkan Pra Lelang APBN 2017, Presiden Jokowi Targetkan 2018 Pertumbuhan 6% Lebih
Presiden Jokowi: Perbankan Harus Aktif Mendatangi Mahasiswa, Pelajar
Dialog Presiden Jokowi dengan Giring Nidji dalam Peringatan Hari Menabung Sedunia
Pengantar Presiden Jokowi pada ratas Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW (1/11)
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Rencana Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 4 November 2016