Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menjelaskan bahwa perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas terkait dengan percepatan penanggulangan stunting dengan target 14% di 2024.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penurunan angka stunting ini tetap menjadi skala prioritas di tengah-tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung penanganan pascabencana banjir pada sejumlah wilayah, di antaranya di Provinsi Sulawesi Utara dan Pulau Seram, Maluku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu Menteri yang saya hormati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera buat kita semuanya. Para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu; dan Pak Wapres yang saya hormati.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencana akan diselenggarakan 9 Desember 2020.
Mulai 17 Agustus 2020, 4 bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah secara […]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, memastikan Bio Farma mampu memproduksi vaksin Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir tahun 2020.
Dengan mempertimbangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang ditandatangani pada 20 Juli 2020. Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176178/PP_Nomor_39_Tahun_2020.pdf
