Presiden Jokowi: Saya Tidak Pernah Mengeluarkan Izin Reklamasi

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 1 November 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 33.923 Kali
Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11). (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11). (Foto: Humas/Jay)

Menanggapi pertanyaan jurnalis terkait polemik reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi baik selama ia menjabat sebagai Presiden maupun saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tegas Presiden Jokowi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11).

Terkait Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, Presiden mengatakan bahwa Pergub itu merupakan petunjuk untuk mengajukan perizinan.

“Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa. Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” jelas Presiden.

Target EoDB Tahun Depan Peringkat 50

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa target kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) itu akan terus diperbaiki dan benahi.

“Dulu 120, masuk ke 106, masuk lagi ke 91, masuk lagi sekarang ke-72. Artinya kita sudah lebih baik sekarang ini dari China, dari India, dari Brazil, yang gede gede kita, bisa lebih baik,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi sampaikan bahwa dirinya telah sampaikan kepada Menko Perekonomian target tahun depan naik menjadi peringkat 50 dan tahun depannya lagi menjadi 40.

“Artinya harus ada pembenahan tital, ada reform total, dari urusan perizinan, urusan listrik, urusan properti, semuanya harus jadi lebih baik,” tegas Presiden.

Harapan Presiden bahwa ke depan dunia usaha baik kecil, mikro maupun besar semuanya dimudahkan dalam perizinan kalau ingin membuka atau memperluas usaha.

“Karena dari situlah nanti ada rekruitmen tenaga kerja dan pembukaan lapangan tenaga kerja baru,” pungkas Presiden Jokowi akhiri konferensi pers. (RAH/JAY/ES/EN)

 

Berita Terbaru