Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pendemik COVID-19, 24 Maret 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 24 Maret 2020
Kategori: Pengantar
Dibaca: 2.342 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri, serta para Gubernur dari seluruh provinsi yang hadir pada pagi hari ini.

Pagi hari ini saya ingin memberikan arahan mengenai Virus Korona atau COVID-19. Kita tahu bahwa, laporan yang saya terima dari Kedutaan Besar kita di seluruh dunia, dari Menteri Luar Negeri, sampai saat ini COVID-19 telah menyebar di 189 negara, 189 negara. Jadi ini 3 negara terbaru dalam 2 hari ini yang terkena adalah Suriah, Grenada, dan Mozambik. Ini menunjukkan bahwa pandemik COVID-19 ini betul-betul sebuah virus yang telah menjadi pandemi dan memang sangat sulit untuk dicegah, baik masuk ke sebuah negara atau masuk ke sebuah provinsi, kabupaten, dan kota.

Oleh sebab itu penanganan COVID-19, kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama. Dan saya minta setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.

Saya berikan contoh misalnya,  sebuah provinsi atau sebuah kabupaten dan kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor di tutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi misalnya pasar ditutup semuanya, tolong ini betul-betul dihitung betul, dikalkulasi betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada. Kalau ingin melakukan itu, kebijakan setelah itu dilakukan tolong betul-betul disiapkan. Sebagai contoh, sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang akan tidak bekerja, hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak akan bekerja. Sehingga di dalam APBD, dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus disiapkan. Jangan kita hanya menutup tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial (social safety net) untuk mendukung kebijakan yang dibuat.

Intinya, kita ingin ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama, keselamatan adalah yang utama, kesehatan adalah yang utama. Tetapi siapkan, yang kedua, social safety net-nya, bantuan sosialnya tolong disiapkan. Yang ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.

Kemudian kenapa, ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari, saya memiliki analisa-analisa seperti ini, dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat Dubes-dubes yang ada, terus kita pantau setiap hari. Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman. Itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini.

Tetapi, membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat. Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya membaca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting. Partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat. Kalau ini bisa kita lakukan, saya… kembali lagi, saya meyakini bahwa skenario yang telah kita pilih akan memberikan hasil yang baik.

Dan sebentar lagi saya juga ingin mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat. Ini perlu saya sampaikan juga kepada para Gubernur, saya perintahkan ini kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enteng.

Kemudian, melakukan refocussing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi. Landasan hukumnya sudah jelas, minggu yang lalu, hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tandatangani Inpres Nomor 4/2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran. Sekali lagi, bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial.

Juga perlu saya ingatkan, agar provinsi/daerah juga melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerjaan harian, para petani, para nelayan, dan juga ini yang terkena dampak terlebih dahulu, para pelaku usaha mikro, usaha kecil, agar kita usahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi. Oleh sebab itu, setiap kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota tolong diarahkan agar program-program itu bisa semuanya menjadi Program Padat Karya Tunai. Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19.

Sebentar lagi juga akan kita keluarkan kebijakan untuk penerima Kartu Sembako, selama 6 bulan mendatang akan kita tambah Rp50.000 sehingga (akan) diterima Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. Anggaran yang telah kita siapkan Rp4,5 triliun.

Kemudian juga akan segera dimulai Kartu Prakerja, implementasi dari Kartu Prakerja. Ini kita pakai untuk antisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet. Alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah Rp10 triliun. Jadi agar provinsi-provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik.

Kemudian adanya keluhan dari usaha mikro (dan) usaha kecil, kita kemarin juga telah berbicara dengan OJK, OJK akan memberikan kelonggaran, memberikan relaksasi kredit bagi usaha mikro (dan) usaha kecil untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Baik ini yang di kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi, yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu. Saya kira ini juga perlu disampaikan kepada mereka untuk tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun.

Beberapa skenario juga telah kita hitung, kita kalkulasi mengenai prediksi dari COVID-19 ini di negara kita, Indonesia. Bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario sedang seperti apa, skenario ringan seperti apa. Dan saya kira kita ingin kita berada pada skenario yang ringan. Dan kalau memang betul-betul sulit dibendung, ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang, jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk.

Kita juga telah menghitung juga penurunan di beberapa provinsi mengenai daya tahan, mengenai penurunan pendapatan dari setiap provinsi yang ada. Ini saya berbicara skenario sedang saja.  Misalnya profesi buruh, kalau skenarionya sedang yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat, akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen. Karena hitungan kita, ini kita mampu bertahan di Juni sampai September. Kemudian untuk petani dan nelayan, ini tolong juga hati-hati, kalau skenarionya sedang, ini yang terparah nanti di Kalimantan Barat. Akan  ada penurunan pendapatan sampai 34 persen, dengan daya tahan Oktober sampai November. Kemudian pedagang mikro, pedagang kecil, kalau skenarionya sedang, yang berat adalah di Kalimantan Utara, dengan penurunan pendapatan sampai 36 persen dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober. Kemudian untuk sopir angkot dan ojek yang paling berat di Sumatra Utara, ini turunnya sampai 44 persen.  Angka-angka seperti ini mohon juga dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan-persiapan bantuan sosial oleh provinsi, oleh kabupaten, dan kota betul-betul bisa disiapkan lewat tadi yang sudah di depan saya sampaikan, refocussing dan realokasi anggaran yang ada.

Kalau kita bekerja secara detail, di lapangan juga kita ikuti, saya meyakini sekarang ini masyarakat sudah mulai bergerak. Provinsi-provinsi juga telah, saya lihat telah melakukan dan bekerja secara baik, baik dalam melakukan semprotan disinfektan, kemudian menyosialisasikan menjaga jarak yang aman. Saya meyakini skenario yang paling ringan itulah yang akan muncul.

Saya rasa itulah sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

Pengantar Terbaru