Sekretariat Kabinet (Setkab), yang diwakili Deputi Bidang Administrasi Farid Utomo, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Anggaran Tahun 2021 dan Tambahan Anggaran Tahun 2020, di Gedung Nusantara II, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/9).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocusing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini beberapa daerah yang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya masih business as usual.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Askolani mengatakan bahwa, rumah sakit kini sudah dapat mengajukan klaim penanganan Virus Korona (Covid-19) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.
