Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Menko PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Desa untuk mempercepat penyaluran bantuan-bantuan jaring pengaman sosial.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kecepatan yang diinginkan agar bantuan sosial (Bansos) itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problem-nya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa 5 hari terakhir menjelang Lebaran nanti akan melakukan penyaluran bansos besar-besaran dari target misalnya Kementerian Sosial (Kemensos) jumlah targetnya 9 juta, yang akan disalurkan sekitar 8,3 juta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus diperkuat untuk uji sampel dan penelusuran kasus Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan proses Pendistribusian Sembako Tahap ke-3 (bulan dua) kepada para Keluarga Penerima Manfaat di Kantor Sekretariat Rukun Warga 07/I Kelurahan Johar Baru, Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/5).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah memerintahkan kepada Menteri terkait untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan cara menyederhanakan prosedur.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menyampaikan mengenai program-program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari dana desa, dan juga program padat karya tunai dalam minggu-minggu ini harus dipastikan sudah jalan di lapangan.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan keleluasaan kepada daerah menyangkut program-program bansos yang diambil dari anggaran daerah, baik Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan bahwa jaminan dan jaring pengaman sosial harus bisa dilakukan secara menyeluruh dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah di bidang kesehatan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
