Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden bahwa fenomenanya sekarang terbalik, bukan lagi urbanisasi tetapi justru ada kemungkinan fenomena ruralisasi, yakni orang-orang dari kota yang selama ini mendapatkan lapangan pekerjaan atau penghidupan akan berduyun-duyun kembali ke desa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menggunakan momentum Pandemi saat ini untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dan dengan program peningkatan ekonomi desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk wujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menerbitkan Keputusan Mendes PDTT tentang Protokol Normal Baru Desa yang ditandatangani pada 2 Juli 2020.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan jumlah relawan desa tanggap Covid-19 ini sudah mencapai 1.743.343 orang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa basis pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa itu adalah Rukun Tetangga (RT).
Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa data terbaru desa yang sudah tersalurkan dana desanya 53.152.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan 1,8 juta hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk membantu dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat.
Dengan mempertimbangkan melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024.
