Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 bukan langkah pengekangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kontribusi bersama komponen masyarakat untuk menekan pandemi Covid-19.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyampaikan arahan dari Presiden yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan Covid-19 dan larangan mudik.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) mendukung pelarangan mudik dilakukan lebih awal di awal Ramadan dan berharap tidak mengurangi semangat dan kegairahan kita dalam menyambut Ramadan 1441 Hijriah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, selaku Menteri Perhubungan Ad Interim menegaskan bahwa larangan mudik mulai berlaku terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020 dan untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keputusan, saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video, Selasa (21/4), bahwa untuk mudik semua akan dilarang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilarang mudik.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa melanjutkan pembatasan sosial berskala besar diputuskan tidak ada larangan mudik resmi dari pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu Rukun Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT) sehingga pemudik dari Jabodetabek agar diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) untuk menjalankan isolasi mandiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif mengenai antisipasi mudik.
