Berdasarkan data yang dimiliki Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) total penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia yakni 2 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait evaluasi total dalam penanganan Virus Korona (Covid-19) terutama mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menteri Kesehatan RI (Menkes), Terawan Agus Putranto menyetujui usulan pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kedua kalinya untuk 5 wilayah di Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang serta Kota Tegal, Jawa Tengah.
Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sumatra Barat telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, sehingga PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.
Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang artinya PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.
Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, sehingga PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 menjelaskan bahwa Gugus Tugas ini belum ada penolakan, tetapi meminta kepada daerah untuk melengkapi persyaratan.
Dengan pertimbangan bahwa data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan melihat kondisi masing-masing daerah.
