UKP PBM Gelar FGD Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 30 Agustus 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 28.235 Kali
UKP PBM mengadakan FGD tentang Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim, di Holiday Resort, Senggigi. Lombok, NTB, Rabu (30/8)

UKP PBM mengadakan FGD tentang Kajian terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim, di Holiday Resort, Senggigi. Lombok, NTB, Rabu (30/8)

Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim (PBM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim, di Holiday Resort, Senggigi. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/8) pagi.

Utusan Khusus Presiden bidang PBM, Eddy Pratomo, dalam sambutannya menyambut baik FGD ini mengingat penetapan batas maritim merupakan suatu proses yang kompleks. Meskipun pada 1982 telah disahkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, masih terdapat perbedaan-perbedaan yang timbul pada proses delimitasi batas maritim mencakup sejumlah hal.

“Apakah masing-masing pihak telah menarik garis pangkal sesuai dengan UNCLOS? Apakah masing-masing titik dasar, garis pangkal atau fitur maritim diberikan bobot yang sama dalam menarik garis sama jarak?” kata Eddy merujuk permasalahan yang muncul dalam proses delimitasi batas maritim.

Eddy berharap dari FGD ini diperoleh masukan-masukan untuk menyempurnakan Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim, yang disusun oleh Tim Peneliti yang bekerja sama dengan kantor UKP PBM. Sehingga diharapkan pada akhir tahun ini bisa dihasilkan buku tentang “Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim”.

FGD yang menghadirkan pembahas Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Prof. Dr. Sobar Sutisna dari Universitas Pertahanan ini, diikuti peserta dari Kemlu, Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, dan Badan Informasi Geospasial. (ES)

Berita Terbaru