web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 4 March 2015
  • 18180 Views

Urgensi Ketahanan Pangan

eddy_cahyono_sugiartoOleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Staf Sekretariat Kabinet

Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner (Ir. Soekarno)”.

Cuplikan Pidato Presiden RI pertama Ir. Soekarno tersebut mengingatkan kita akan arti penting ketahanan pangan. Isu pangan akan menjadi isu strategis yang terus mewarnai  dinamika perkembangan ekonomi dan politik setiap bangsa,  hal ini tidaklah berlebihan, mengingat  pangan  menjadi  salah satu kebutuhan dasar manusia guna mempertahankan hidup.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negara identik dengan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia.

  • 3 March 2015
  • 15241 Views

Mengapa Kalimantan Terjadi Gempa?

Sutopo PurwoOleh: Sutopo Purwo Nugroho, Kapusdatin Humas BNPB

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melaporkan terjadi gempa 5,7 SR di 413 Km Timur Laut Kota  Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Rabu (25-2-2015) pukul 08.31  WIB. Pusat gempa di laut pada kedalaman 10 Km. Gempa tidak berpotensi  tsunami.

Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengonfirmasi dampak gempa ke BPBD Kaltara dan BPBD  Kota Tarakan. Gempa tidak dirasakan. Kejadian gempa bumi ini disebabkan  aktivitas sesar berarah barat daya – timurlaut antara Pulau Kalimantan  dan Filipina. Gempa seperti ini juga pernah terjadi pada 20-1-2015 gempa5,6 SR pada kedalaman 10 Km di 289 Km Timur Laut Kota Tarakan.

  • 25 February 2015
  • 96433 Views

Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan?

Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Peraturan Perundang-undangan

PurnomoBanyak orang menganggap bahwa menyusun peraturan perundang-undangan adalah pekerjaan mudah. Apabila sudah tersusun pasal-pasal dan ayat-ayat, maka selesailah pekerjaan menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam suatu seminar, seorang pakar mengatakan apabila tujuannya sudah dirumuskan maka pembuatan peraturan dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) jam. Namun ketika pakar itu mencoba merumuskan pemikirannya ke dalam suatu pasal, dia tidak dapat menyelesaikan pasal itu bahkan sampai seminar itu berakhir.

  • 23 February 2015
  • 57489 Views

Mengenal Koleksi Benda Seni Kenegaraan (Bag-2)

Oleh: Dr. Kukuh Pamuji

Foto. 1.  Antara Hidup dan Mati (Between Life and Death),  Raden Saleh (1870) (Sumber: Bagian Pengelolaan  Seni Budaya dan Tata Graha, Sekretariat Presiden)

Foto. 1. Antara Hidup dan Mati (Between Life and Death), Raden Saleh (1870)
(Sumber: Bagian Pengelolaan Seni Budaya dan Tata Graha, Sekretariat Presiden)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan mengenai dua buah koleksi benda seni kenegaraan karya pelukis Rusia, Konstantin Egorovick Makowsky yang tersimpan di Istana Bogor.  Pada bagian kedua ini,  saya hadirkan koleksi lukisan karya Raden Saleh. Ada 6 buah lukisan Raden Saleh yang saat ini menjadi koleksi negara, antara lain: Penangkapan  Pemimpin Jawa, Diponegoro (die Gefangennahmen des Javanischen Hauptling Diepo Negoro, Menghadap Bola Dunia, Berburu Banteng I, Berburu Banteng II,  Harimau Minum, dan Antara Hidup dan Mati (Between Life and Death).

  • 17 February 2015
  • 56853 Views

Darurat Infrastruktur Jalan

jalan-tol-sumatera-istime-750x422Oleh: Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*)

Seiring datangnya musim penghujan, para pengguna kendaraan pribadi khususnya roda dua diwajibkan untuk lebih berhati-hati mengingat jalanan ibu kota banyak yang rusak dan nyaris hancur. Tak terhitung sudah berapa banyak jatuh korban akibat kondisi tersebut. Keterbatasan dana APBD kemudian ditengarai menjadi penyebab rendahnya alokasi perawatan dan perbaikan jalan, meskipun beberapa pihak justru menganggap permasalahan mendasarnya tidak terkait anggaran semata. Molornya proses tender, ketidakseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) serta aroma korupsi kemudian menyeruak menjadi hal yang patut dicermati. Namun demikian, apapun penyebabnya masyarakat akan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.

  • 10 February 2015
  • 76424 Views

Bagaimana Melakukan Reviu Rancangan Perturan Perundang-Undangan?

PurnomoOleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan dokumen Peraturan Perundang-undangan (PUU) meliputi proses pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Setelah melalui proses ini, seorang perancang PUU melakukan reviu menyeluruh atas dokumen rancangan. Berdasarkan reviu tersebut dibuat perbaikan untuk selanjutnya menjadi draf rancangan utuh yang siap dibahas oleh pihak yang berkepentingan. Reviu tersebut dilakukan baik untuk rancangan yang dibuat oleh si perancang sendiri maupun rancangan yang dibuat oleh orang lain.

  • 5 February 2015
  • 109057 Views

PERPPU Dewan Pengawas KPK

RobiOleh: Roby Arya Brata*

Konflik kelembagaan antar institusi penegak hukum (termasuk antar pimpinannya) khususnya antar KPK dan POLRI baik yang sekarang sedang terjadi maupun berpotensi terjadi lagi di masa yang akan datang harus segera diakhiri. Konflik demikian telah mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Selain itu, kegagalan atau ketidakhati-hatian dalam menangani konflik antar KPK dan POLRI dapat meruntuhkan dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada komitmen Presiden Joko Widodo/Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

  • 3 February 2015
  • 113152 Views

Mengenal Koleksi Benda Seni Kenegaraan (Bag-1)

Oleh: Kukuh Pamuji, Widyaiswara Sekretariat Negara

Foto. 1.  Perkawinan Adat Rusia, Konstantin Egorovick Makowsky (1881) (Sumber: Bagian Pengelolaan  Seni Budaya dan Tata Graha, Sekretariat Presiden)

Foto. 1. Perkawinan Adat Rusia, Konstantin Egorovick Makowsky (1881)
(Sumber: Bagian Pengelolaan Seni Budaya dan Tata Graha, Sekretariat Presiden)

Istana Kepresidenan menyimpan berbagai macam koleksi benda seni yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Koleksi benda seni yang keberadaannya tersebar di Istana-istana Kepresidenan selanjutnya kita sebut sebagai ”koleksi benda seni kenegaraan”.  Untuk dapat dikatakan sebagai ”koleksi negara” sebuah koleksi harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

(1)      Dibeli dengan Anggaran Belanja Negara, melalui kementerian atau instansi apapun termasuk yang dibeli MPR, DPR, atau lembaga negara, termasuk karya-karya yang dibeli museum dan galeri ”negeri”;

  • 2 February 2015
  • 96956 Views

Harga BBM Turun, Januari Catat Deflasi 0,24 Persen

SPBUBadan Pusat Statistik (BPS), 2 Februari 2015, melaporkan bahwa  selama bulan Januari 2015 terjadi deflasi sebesar 0,24 persen, atau secara Year on Year (Januari 2015 terhadap Januari 2014) mencapai 6,96 persen. Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diamati, 51 kota mengalami deflasi, serta sisanya 31 kota mengalami inflasi, dengan deflasi tertinggi terjadi di kota Padang sebesar 1,98 persen, dan terendah terjadi di Bandung dan Madiun sebesar 0,05 persen. Sementara Inflasi tertinggi terjadi di Ambon sebesar 2,37 persen dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,04 persen.

Dalam laporannya, Kepala BPS Suryamin mengatakan, terjadinya deflasi pada bulan Januari tersebut merupakan deflasi yang ketiga kalinya terjadi dalam bulan Januari sejak tahun 1973. Sebelumnya deflasi terjadi pada Januari 1973 sebesar 1,65 persen, dan Januari 2009 sebesar 0,07 persen, sementara selebihnya terjadi inflasi.

  • 27 January 2015
  • 204234 Views

RAPBN-P 2015 dan Pembangunan Infrastruktur

Oleh: Eddy Cahyono, Staf Sekretariat Kabinet

CahyonoStrategi kebijakan fiskal yang  ditempuh satu pemerintahan sejatinya  mencerminkan arah pembangunan ekonomi yang digagas,  sekaligus penerjemahan dari tiga fungsi ekonomi Pemerintah dalam melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi yang terkristalisasi dalam APBN  tahun berjalan.

Dalam APBN fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.