web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 18 April 2017
  • 129151 Views

Program LTSHE, Apa Urgensinya ?

hamidiOleh : M. Hamidi Rahmat

Pada tanggal 12 April 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Peraturan Presiden (Perpres) ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara, sehingga sudah resmi menjadi landasan hukum dari program penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE).

Program LTSHE bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik bagi warga negara yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar (Daerah 3T).

  • 6 April 2017
  • 115504 Views

Efisien Kawal Realisasi Program Nawacita

denmasediOleh: Edi Nurhadiyanto *)

Semua hal harus diproduksi dalam kuantitas dan kualitas terbaik, dan dengan cara yang harus lebih mudah, ketika setiap orang bekerja pada satu perusahaan harus sesuai dengan bakat yang mereka miliki, pada saat yang tetap dan tanpa campur tangan dengan hal lain. – Plato

Dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta (4/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, “Berkaitan dengan subsidi. Subsidi alokasikan betul-betul menyasar dan tepat sasaran. Efisien dan tepat sasaran. Dan perlu saya tekankan lagi, harus betul-betul sampai pada 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah, jangan luput lagi”.

  • 29 March 2017
  • 111966 Views

MEMBANGUN PERBATASAN, MERAWAT ETALASE NEGARA

imagesOleh : Thanon Aria Dewangga *)
“A nation that cannot control its borders is not a nation.” ― Ronald Reagan

Komitmen untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan semakin dipertegas oleh Presiden Jokowi.

Terakhir, baru saja dilaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16-18 Maret 2017 yang jelas menggambarkan keinginan beliau untuk mengubah wajah perbatasan dari ‘daerah terluar’ menjadi ‘daerah terdepan’, tepatnya ‘etalase terdepan negara’.

  • 24 March 2017
  • 114053 Views

RUEN, Rencana Umum Energi Nasional

Screenshot_2017-03-24-17-52-34_1Oleh: M. Hamidi Rahmat

Rencana Umum Energi Nasional yang disingkat RUEN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

Demikian pengertian yang tercantum pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017.

  • 20 March 2017
  • 107626 Views

Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Indonesia

beniOleh: Benni Kusriyadi, S.ST

Keselamatan dan keamanan merupakan hal yang utama dalam transportasi, bukan hanya lingkup nasional, juga termasuk internasional. Dalam upaya tersebut, di bidang kelautan Pemerintah terus meningkatkan pembangunan kenavigasian perkapalan, dan transportasi laut.

Laut tidak hanya sebagai sebatas sumber daya alam namun juga sebagai sarana komunikasi yang dapat diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu­lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu dijamin keamanan dan keselamatan pelayarannya lokal maupun internasional yang didukung dengan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penyelenggaraannya.

  • 25 February 2017
  • 105448 Views

Apa Perlunya Mengubah Perpres Tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

images (6)Oleh : M. Hamidi Rahmat

Sejak tahun lalu Pemerintah telah melaksanakan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).

Pelaksanaan program PIK didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 8 Januari 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 19 Januari 2016 dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 8.

  • 21 February 2017
  • 109169 Views

Membangun Kejayaan Bangsa Melalui Sepakbola

IMG-20160726-WA0000Oleh : Thanon Aria Dewangga *)

Saya ingin sepak bola kita adalah sepak bola yang mempersatukan, sekali lagi sepak bola yang mempersatukan, sepak bola yang berorientasi pada prestasi, sepak bola yang mampu menjadikan hiburan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia (Presiden Jokowi).

Dalam sejarah pelaksanaan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet di negara kita, baru pada era Presiden Jokowi sepakbola menjadi topik bahasan khusus dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Bahkan aktivis Save Our Soccer, Akmal Marhali mencatat dalam rentang setahun Presiden Jokowi tercatat hadir di lapangan sepakbola antara lain Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Sudirman, Piala Bhayangkara, Piala Presiden I, Semifinal dan Final laga kandang Piala AFF 2016.

  • 23 January 2017
  • 133301 Views

Media Sosial, Hoax, dan Runtuhnya Trust

thanonOleh: Thanon Aria Dewangga 

“ The PC has improved the world in just about every area you can think of. Amazing developments in communications, collaboration and efficiencies. New kinds of entertaintment and social media. Access to information and the ability to give people who would never been heard.” (Bill Gates)

Teknologi informasi di Indonesia berkembang pesat dimana pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet di atas, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3, jam per hari untuk konsumsi internet melalui telepon selular.

  • 20 January 2017
  • 91997 Views

Pesan Pengembangan ASN dalam Nawa Cita dan RKP 2017

denmasediOleh: Edi Nurhadiyanto *)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Perpres yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2016 tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. RKP Tahun 2017 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.