web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 30 June 2016
  • 66358 Views

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENCIPTAKAN OBAT MURAH DAN BERKUALITAS (INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016)

2016-06-23-PHOTO-00000152Oleh:    Bobai M Anugrahta Saragih, Analis Hukum pada Subbidang Industri, Deputi Bidang Perekonomian

Bagi sebagian besar masyarakat, harga obat kerap tidak terjangkau. Kondisi tersebut dapat membuat hak masyarakat terhadap akses pengobatan jadi terhambat karena tidak semua warga memiliki asuransi kesehatan. Hal tersebut disebabkan bahan baku obat masih harus didatangkan dari luar negeri.  Saat ini terdapat 206 industri farmasi yang mendominasi pangsa pasar obat nasional, tetapi 95% bahan baku pembuatan obat tersebut masih diimpor.

  • 24 June 2016
  • 60012 Views

Wacana Mewujudkan Kota Layak Huni Bagi Manusia Lanjut Usia

thanonOleh : Thanon Aria Dewangga
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Sekretariat Kabinet

Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Keluarga Nasional bulan Agustus 2015 pernah menyinggung kesiapan masyarakat dalam menghadapi bonus demografi. Bonus demografi diprediksi akan dirasakan oleh kita pada tahun 2020-2030 nanti. Concern beliau terhadap bonus demografi sangat tinggi dan mengatakan  harus dikelola dengan tepat agar tidak menjadi bencana demografi.

  • 22 June 2016
  • 69953 Views

PERPRES NOMOR 51 TAHUN 2016 TERBIT, PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENETAPKAN BATAS SEMPADAN PANTAI

khusnulOleh Kusnul Nur Kasanah

Presiden belum lama ini tepatnya tanggal 14 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Presiden ini memuat norma pengaturan tentang kriteria penetapan Batas Sempadan Pantai yang menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah yang wilayahnya memiliki sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan pantainya.

  • 6 June 2016
  • 73269 Views

Perlindungan Identitas Korban Kejahatan Asusila Di Media Massa

DSC01094(1)Rengga Damayanti, S.H., M.H.

Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan kasus perkosaan dan pembunuhan yang menimpa gadis di bawah umur berinisial Y (14 tahun) di Lampung. Peristiwa tragis ini bahkan sempat menjadi headline sebagian media lokal maupun nasional selama beberapa hari. Pasalnya para pelaku dan korban merupakan anak usia remaja. Semua media seolah berlomba mengupas tuntas kasus ini, jauh-jauh hari sebelum pihak yang diberi wewenang oleh hukum untuk mengungkapnya di persidangan.

  • 6 June 2016
  • 72885 Views

TOL LAUT DAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

Eddy-Cahyono-Sugiarto Eddy Cahyono Sugiarto

“Kita telah lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk. Sekarang saatnya kita mengembalikan Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya!

(Pidato Joko Widodo dalam pengucapan sumpah sebagai Presiden RI 2014–2019, 20 Oktober 2014)

  • 27 May 2016
  • 79198 Views

Krisdaren, Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Hamidi Oleh : M. Hamidi Rahmat

Krisdaren adalah singkatan dari Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), krisis berarti keadaan yang berbahaya, parah sekali atau keadaan genting. Sedangkan darurat berarti keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.    

  • 10 May 2016
  • 95491 Views

MENANTI KEPASTIAN ARAH PENGELOLAAN BMKT

khusnulKusnul Nur Kasanah, Keasdepan Bidang Kelautan dan Perikanan, Kedeputian Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet

Letak geografis Indonesia yang strategis, antara benua Asia dan Australia, antara samudera India dan Pasifik, menjadikan wilayah perairan Indonesia sejak zaman VOC menjadi jalur lalu lintas pelayaran internasional yang sibuk, menghubungkan kawasan Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur.

Disamping letaknya yang strategis, Indonesia juga terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, yang pada saat itu merupakan komoditas berharga bagi masyarakat di Kawasan Eropa dan Timur Tengah.

  • 31 March 2016
  • 136644 Views

Tindak Lanjut Kesepakatan Global Perubahan Iklim COP21 Paris

2011_logoRachmat Witoelar

Pada bulan Desember 2015 lalu, Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim dunia yang biasa disebut UNFCCC COP21 Paris dan mengumumkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Komitmen tersebut diukur dari proyeksi Business as Usual (BAU).

COP21 di Paris mengadopsi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata tidak mencapai 2oC di atas suhu sebelum masa Revolusi Industri dan mengupayakan lebih lanjut hingga tidak lebih dari 1,5oC. Kesepakatan Paris juga merupakan basis legal implementasi sehingga pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional menjadi universal dan harus dilaksanakan oleh serta mengikat secara legal semua Negara Pihak.

  • 30 March 2016
  • 136222 Views

ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) DAN DEKLARASI JAKARTA

03 Keterangan pers usai KTT OKI di JCCOleh: Ihsanira Dhevina E, M.A*

Bagi seorang, yang pernah hampir sepuluh tahun memegang amanah sebagai analis kebijakan mengenai hubungan internasional, rasanya Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) – atau Islamic Organization Conference (IOC) – yang berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Maret baru-baru ini, merupakan peristiwa yang luar biasa. Bukan semata penyelenggaraannya namun, diluar dari pada itu adalah segala yang dihasilkan oleh konferensi itu sendiri, yaitu berupa pemikiran-pemikiran dan komitmen seluruh negara anggota dan berhasil dituangkan ke dalam suatu rumusan yang disebut dengan DEKLARASI JAKARTA.

  • 15 March 2016
  • 118220 Views

Komitmen Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur: Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016?

Pengadaan-TanahMuhamad Zulfikar Ali *)

Pada tanggal 8 Januari 2016 Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penerbitan Perpres dan Inpres tersebut dimaksudkan untuk akselerasi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas, dan mewujudkan Nawacita yang menjadi kebijakan Presiden yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.