web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 18 January 2017
  • 18933 Views

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto Ingin Seluruh Kekuatan Udara Bisa Terbang Dengan Aman

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan salam komando dengan Marsekal Agus Supriatna yang digantikannya, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1) siang. (foto: Agung/Humas)

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan salam komando dengan Marsekal Agus Supriatna yang digantikannya, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1) siang. (Foto: Humas/Agung)

Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku sudah memiliki program yang akan dilaksanakannya seusai dirinya dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1) siang. Program tersebut mulai dari perencanaan yang transparan sampai dengan pengadaan barang atau alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Dengan demikian, maka seluruh kekuatan udara bisa melaksanakan terbang dengan aman sehingga kita terhindar dari accident atau kecelakaan pesawat terbang. Itu yang benar-benar akan saya awasi dan saya akan turun ke bawah,” tegas Hadi kepada wartawan usai dilantik sebagai KSAU oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • 18 January 2017
  • 16946 Views

Gantikan Agus Supriatna, Presiden Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto Sebagai KSAU

Presiden Jokowi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KSAU, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1) siang. (Foto: Agung/Humas)

Presiden Jokowi melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KSAU, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1) siang. (Foto: Humas/Agung)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Irjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1) siang. Hadi menggantikan KSAU sebelumnya Marsekal Agus Supriatna yang akan memasuki masa pensiun.

Pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 2/TNI/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara, tanggal 17 Januari 2017. Setelah dilantik, sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 3/TNI/2017, pangkat Hadi naik menjadi Marsekal.

  • 18 January 2017
  • 12070 Views

Pemerintah Beri Uang Kompensasi Bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Penyelenggara Pemilu 2009

Kantor-Bawaslu-300x180Dengan pertimbangan bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah terselenggara, dan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), pemerintah memandang perlu memberikan uang kompensasi kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 23 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 108 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Kompensasi Bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009.

  • 18 January 2017
  • 16169 Views

Pertimbangan Efektivitas, Pemerintah Bubarkan 9 Lembaga Nonstruktural

Dewan KelautanDengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan negara, pada 30 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional; Badan Pengendalian Bimbingan Massal; Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan; Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Pulau Karimun; Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; Dewan Kelautan Indonesia; Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Menurut Perpres ini, dengan pembubaran tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan:

  • 17 January 2017
  • 20309 Views

Lanjutkan Reformasi Hukum, Pemerintah Evaluasi 41 Ribu Regulasi Yang Tidak Jelas

Menko Polhukam Wiranto berdiskusi dengan sejumlah menteri sebelum rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menko Polhukam Wiranto berdiskusi dengan sejumlah menteri sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi hukum, dengan penekanan pada penataan regulasi yang tidak jelas lagi kegunaan dan manfaatnya. Badan Intelijen Negara (BIN) melaporkan adanya 41.000 regulasi, dimana diantaranya banyak yang saling tumpang tindih, tidak jelas manfaatnya, bahkan saling bertentangan.

“Regulasi ini akan dievaluasi dan ditata kembali sehingga regulasi yang sudah tidak perlu dan tidak bermanfaat itu dihapuskan,” kata Menko Polhukam Wiranto usai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore.

  • 17 January 2017
  • 22404 Views

Dalam 2 Bulan, Satgas Saber Pungli Terima 22 Ribu Lebih Laporan dan Lakukan 81 OTT

Menko Polhukam Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Menko Polhukam Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, dalam dua bulan sejak didirikannya, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima 22 ribu lebih laporan, yang disampaikan baik lewat website, SMS, maupun secara langsung melalui Call Center.

“Laporan tersebut sebagian besar langsung ditindaklanjuti, disalurkan kepada instansi lembaga terkait yang menangani pelayanan publik yang terkena, dan sudah mendapat tindakan administratif maupun tindakan hukum,” kata Wiranto kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore.

  • 17 January 2017
  • 15611 Views

Soal SE Waktu Sambutan Menteri, Seskab: Presiden Ingin Langsung Pada Inti Persoalan

Seskab Pramono Anung membisikkan sesuatu kepada Menko Polhukam Wiranto, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Seskab Pramono Anung membisikkan sesuatu kepada Menko Polhukam Wiranto, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membenarkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor B-750/Seskab/Polhukam/12/2016 tertanggal 23 Desember 2016 perihal Ketentuan Sambutan Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kegiatan yang Dihadiri oleh Presiden. Surat edaran ini mengatur tentang durasi sambutan para Menteri/Pimpinan Lembaga pada kegiatan yang dihadiri oleh Presiden.

“Presiden kita ini, Presiden yang selalu tidak mau bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan,” tegas Seskab Pramono menjawab latar belakang dikeluarkannya surat edaran ini sebelum mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) sore.

  • 17 January 2017
  • 11835 Views

Tegaskan Pentingnya Toleransi, Seskab: Pemerintah Tidak Ingin Kebhinnekaan Diganggu

Seskab Pramono Anung didampingi Deputi Polhukam berbincang dengan Menteri PANRB Asman Abnur, sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Seskab Pramono Anung didampingi Deputi Polhukam Fadlansyah Lubis berbincang dengan Menteri PANRB Asman Abnur, sebelum Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa toleransi menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan bagi Indonesia sebagai negara yang multikultur, multietnik, dan tidak homogen. Ia menegaskan, persoalan toleransi ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali.

“Pemerintah tidak ingin persoalan kebhinnekaan diganggu oleh siapapun,” tegas Seskab Pramono Anung sebelum mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1) siang. Penegasan ini disampaikan Seskab menanggapi usulan yang disampaikan sejumlah antropolog saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1) kemarin.

  • 17 January 2017
  • 11655 Views

Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17/1) siang. (Foto: Rahmah/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17/1) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Untuk itu, Presiden meminta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini.

Namun Presiden mengingatkan kembali, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan dan bukan negara undang-undang. “Karena itu, perlu ada evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan, agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17/1) siang.

  • 17 January 2017
  • 30305 Views

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016: Komite Sekolah Boleh Galang Dana

Komite SekolahDengan pertimbangan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memandang perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 30 Desember 2016, Mendikbub menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.