web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 16 February 2017
  • 8579 Views

Pemerintah Siapkan Payung Hukum Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Sumber daya airDengan pertimbangan untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, pemerintah memandang perlu membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional. Atas dasar pertimbangan ini, pada 18 Januari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dalam Perpres ini disebutkan, Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, yang merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

  • 15 February 2017
  • 13828 Views

Sudah Sesuai Mekanisme, Mensesneg: Tidak Perlu Risau Soal Tudingan Politis Pemberian Grasi ke Antasari

Mensesneg Pratikno (Foto: dok humas)

Mensesneg Pratikno (Foto: dok humas)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, bahwa pemberian grasi untuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dilakukan dengan mekanisme biasa. Karena itu, ia meminta agar masalah pemberian grasi itu dikembalikan ke proporsinya, jangan semua di arahkan ke Istana, apalagi ke Presiden.

Kepada wartawan yang menemuinya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/2) pagi, Mensesneg mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo masalah adanya tudingan mengenai adanya faktor politis dalam pemberian grasi kepada Antasari.

  • 15 February 2017
  • 12996 Views

Gunakan Hak Pilih di Pilkada DKI, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Perbedaan Pilihan Memecah Kita

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017, di TPS IV Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2) pagi. (Foto: BPMI)

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017, di TPS IV Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2) pagi. (Foto: BPMI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di 101 daerah pemilihan, tidak hanya di DKI Jakarta, Rabu (15/2), berjalan dengan kegembiraan. Ia mengingatkan, pilkada adalah pesta demokrasi rakyat.

“Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah kita, memecah persatuan kita,” kata Presiden Jokowi usai bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta di TPS IV Kelurahan Gambir Jakarta Pusat, Rabu (15/2) pagi.

  • 14 February 2017
  • 17984 Views

Johan Budi Tegaskan Pemberian Grasi pada Antasari Azhar Sesuai Kaidah Hukum

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, bahwa pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Antasari Azhar sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.

“Tidak ada kaitannya dengan urusan politis,” kata Johan Budi menjawab pertanyaan media usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2) sore.

  • 14 February 2017
  • 13357 Views

Perkecil Ketimpangan, Presiden Jokowi Minta Pembangunan KEK Bitung Dipercepat

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey berbincang sebelum ratas di Kantor Presiden, Selasa (14/2) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey berbincang sebelum ratas di Kantor Presiden, Selasa (14/2) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara sangat besar, dan merupakan salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, Presiden meminta pembangunan pelabuhan Bitung yang saat ini dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) bisa dipercepat, sehingga Bitung bisa segera menjadi pelabuhan hub, sekaligus pintu masuk ke wilayah utara Indonesia.

“Saya yakin dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung akan mampu mendukung upaya menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Utara,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara,  di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2) sore.

  • 14 February 2017
  • 13100 Views

Anggap Terbuai Harga Komoditas, Presiden Jokowi Minta Kembangkan Industri Hilir di Kalteng

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/2) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/2) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, daerah-daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi dari fluktuasi ekonomi global perlu mendapat perhatian dan dibantu oleh pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, di satu sisi daerah-daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari sumber daya mineral batubara sampai dengan hasil-hasil perkebunan serta kehutanan. Tapi di sisi yang lain, menurut Presiden,  dari daerah-daerah tersebut juga terkena dampak paling besar dari penurunan harga komoditas di pasar global.

  • 14 February 2017
  • 13768 Views

Presiden Jokowi Minta Menteri/Kepala Lembaga Aktif Awasi Proyek Strategis Nasional

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelaksanaan  proyek strategis nasional dan program prioritas di berbagai pelosok tanah air, tidak hanya terus dikerjakan, tetapi juga harus dikontrol, harus dicek, harus diawasi di lapangan, karena memang kuncinya berada pada eksekusi dan pada pengawasan.

Untuk itu, Presiden meminta Menteri dan Kepala Lembaga terus melihat secara detail eksekusi dari program strategis nasional dan program-program prioritas di setiap provinsi, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, apakah ada hambatan atau kendala yang dihadapi.

  • 14 February 2017
  • 15502 Views

Dicoba di 44 Kota, Pemerintah Distribusikan Beras dan Gula Lewat Kartu

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai melepas bantuan beras ke Sri Lanka, di Kawasan Pergudangan Sunter Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (14/2) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai melepas bantuan beras ke Sri Lanka, di Kawasan Pergudangan Sunter Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Selasa (14/2) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Pemerintah akan mulai mendistribusikan beras dan gula dengan menggunakan kartu. Pada tahap awal, pendistribusian akan dilaksanakan pada tanggal 23 mendatang di 44 kota di sejumlah daerah di tanah air.

“Saya lihat persiapannya, misalnya beras dengan nama Beras Kita, dijual per kilo Rp8.500, sudah dalam kemasan 5 kg. Untuk gula kemasan 1 kg dengan nama Manis Kita, dijual dengan harga Rp12.500 per kilo,” kata Presiden Jokowi saat pelepasan bantuan sumbangan beras untuk Sri Lanka, yang dilaksanakan di Kawasan Pergudangan Sunter Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (14/2) pagi.

  • 14 February 2017
  • 17256 Views

Diminta Presiden Maithripala, Presiden Jokowi Lepas Bantuan 5.000 MT Beras ke Sri Lanka

Presiden Jokowi menyaksikan beras bantuan yang akan dikirimkan ke Sri Lanka, sebelum acara pelepasan di Kawasan Pergudangan Sunter Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (14/2) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi menyaksikan beras bantuan yang akan dikirimkan ke Sri Lanka, sebelum acara pelepasan di Kawasan Pergudangan Sunter Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Selasa (14/2) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas keberangkatan bantuan beras sebanyak 5.000 Metrik Ton (MT) atau  5 juta ton untuk warga negara Sri Lanka, yang  saat ini menghadapi situasi kerawanan pangan karena kekeringan yang berkelanjutan.

“Bantuan pangan ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Sri Lanka Yang Mulia Maithripala Sirisena yang disampaikan kepada saya langsung melalui Duta Besar Sri Lanka di Jakarta,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pelepasan bantuan tersebut, di Kawasan Pergudangan Sunter Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Selasa (14/2) pagi.

  • 14 February 2017
  • 14881 Views

Presiden Jokowi Teken Perpres Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Industri PerikananDengan pertimbangan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasaran hasil perikanan, serta meningkatkan  penyerapan tenaga kerja dan devisa negara, pemerintah memandang diperlukan langkah-langkah untuk percepatan pembangunan industri perikanan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.