Transkripsi Arahan Presiden Joko Widodo pada Acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqah Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren Ats-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017

Yang saya hormati para menteri kabinet kerja yang hadir,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pangdam, dan Kapolda.
Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Ir. H. Abdul Kholiq beserta jajaran HPN.

Kawan dekat saya Ketua Umum PKB Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Bapak Rohmahurmuzy, hadirin-hadirot yang saya hormati.

Tadi sebetulnya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Kyai mengenai keinginan keinginan dan apa yang harus kita lakukan. Saya tidak ingin menjelaskan lagi mengenai paket kebijakan 1 sampai 14.

Yang ingin lebih saya pertegas adalah dua hal saja. Yang pertama masalah kemitraan, yang kedua masalah redistribusi aset.

Yang pertama kemitraan tadi Pak Abdul Kholiq menyampaikan di depan, saya tanya langsung sebetulnya apa sih yang diinginkan, yang dibutuhkan, Pak Presiden berikan kami kesempatan dan peluang peluang yang ada, satu.

Yang kedua, berikan kami akses untuk bisa masuk baik permodalan maupun kepada proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun di BUMN, dua tadi yang disampaikan Pak Abdul Kholiq. Sehingga menurut saya kemitraan ini harus segera dikonkretkan tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN, tapi saya tambahan karena tadi Pak Kyai sudah menyampaikan pengusaha pengusaha besar dan konglomerat ini harus mau bermitra.

Pekerjaan saya sekarang adalah dalam dua minggu ini saya akan pertemukan Saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yang pertama, dengan kementerian-kementerian yang memiliki proyek proyek yang banyak. Yang kedua, tapi prosedur tetap dilalui.

Yang kedua, akan saya pertemukan juga dengan BUMN BUMN yg memiliki peluang dan kesempatan pada Pengusaha Nahdliyin ini masuk, dalam dua minggu ini saya akan persiapkan pertemuan itu.

Yang ketiga, juga akan saya pertemukan dengan konglomerat-konglomerat yang juga bisa dimitrakan dengan Pengusaha-pengusaha Nahdliyin yang nanti akan langsung dipertemukan, saya hanya melihat saja.

Kalau enggak konkret-konkret, nanti disentil lagi sama Pak Kyai lagi nanti.
Paket-paket gitu, padahal dengan paket itu pun kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tapi butuh yang lebih konkret, benar ya, insya Allah itu yang saya tangkap.

Yang kedua, yang berkaitan dengan redistribusi aset, kita juga tahu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, pemberian konsesi itu hanya diberikan hanya kepada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan orang yang dekat dengan kekuasaan.

Ini yang akan kita ubah, agar konsesi itu diberikan kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pengusaha kecil dan menengah, kepada pondok pesantren. Tetapi tidak hanya langsung diberikan tidak, tidak, ada syarat syaratnya harus bisa membuat lahan itu, tanah itu, menjadi produktif.

Jangan sampai konsesi nanti kita berikan, misalnya, pengusaha nahdliyin kita berikan, misalnya ini 10.000 hektar, ini konsesinya letaknya di Sumatra, mesti akan kita tanyakan untuk apa 10.000 itu.

Apakah mau ditanami coklat, apakah mau ditanami kopi, apakah mau dijadikan hutan produksi mau ditanami sengon atau mau dibuat kebun sawit, mesti kita tanyai dulu. Karena juga kita tidak mau konsesi berupa surat seperti ini gampang banget dipindah tangankan, dijual dan harganya bermiliar-miliar kalau sudah jadi seperti kertas ini.

Kita ingin agar pengusaha kecil dan menengah ini bisa naik levelnya tetapi dengan cara cara bersaing, cara kompetisi yang baik bukan pemberian fasilitas yang langsung akan menjadikan kita tidak baik.

Nanti juga akan saya tanyakan skemanya seperti apa, desainnya seperti apa yang paling mudah, ini nanti tugas Pak Menko Ekonomi, Pak Darmin untuk segera menyelesaikan ini. Tanahnya ada, lahannya ada, memang yang sudah terlanjur dibagi, tapi ini kemarin kita ambil ambil lagi ada kira kira 12,7 juta hektar banyak sekali ini, satu setengah tahun ketemu angka itu.

Pertanyaan masih saya tanya bolak-balik ke Menteri Ekonomi cara distribusinya seperti apa, cara membuat klasternya seperti apa, kemudian nanti ini dipakai untuk apa, kalau dipakai untuk misalnya menanam kakao nanti yang menerima barangnya siapa, harus jelas semuanya.
Bisa memproduksi tapi tak bisa menjual, sama saja.

Semua harus clear, harus jelas, saya ingin tahun ini dikerjakan detail sehingga yang kita kerjakan tidak ‘muspro’ betul betul bermanfaat bagi umat, betul betul mengerakkan ekonomi yang di bawah.

Ini yang masih, pola sudah ada tapi masih akan kita konsultasikan kepada pelaku pelaku yang nanti akan kita berikan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Sekali lagi selamat melakukan mukernas kepada seluruh Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang pada sore hari ini hadir dan dengan mengucap bismillahi-rahmannirahim saya nyatakan Mukernas Pengusaha Nahdliyin yang pertama resmi dibuka.

Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh