Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (2)

Dipublikasikan pada 16 Februari 2013

DAFTAR ISI Kata Pengantar……………………………………………………………………………. i Tim Penyusun……………………………………………………………………………… ii Daftar Isi……………………………………………………………………………………. ii Daftar Gambar…………………………………………………………………………….. v Daftar Tabel………………………………………………………………………………… vi Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………………….. 1 1. Quick Wins Reformasi Birokrasi…………………………………………… 2 2. Produk Utama Pelayanan Sekretariat Kabinet…………………………. 3 3. Penetapan Program Quick Wins Sekretariat Kabinet…………………… 6 B. Dasar Hukum…………………………………………………………………….. 8 C. Tujuan dan Sasaran…………………………………………………………….. 9 D. Ruang Lingkup…………………………………………………………………… 9 […]

Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3)

Dipublikasikan pada 16 Februari 2013

BAB I   PENDAHULUAN    A. Latar Belakang      Di Indonesia pemahaman birokrasi lebih sering dikenal dengan istilah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kepemerintahan yang […]

Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (4)

Dipublikasikan pada 16 Februari 2013

  Lampiran 3.a   HASIL SURVEY TIM PENGELOLA QUICK WINS BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PERBAIKAN TAMPILAN DATA DAN RETRIEVAL SIPUU   Penyiapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) merupakan salah satu dari 3 (tiga) produk utama pelayanan Sekretariat Kabinet yang dijadikan sebagai program percepatan (Quick Wins) Sekretariat Kabinet. […]

Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (5)

Dipublikasikan pada 16 Februari 2013

Lampiran 3.b   HASIL  SURVEY DALAM RANGKA PERBAIKAN TAMPILAN DATA DAN RETRIEVAL ALM   Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011, salah satu kegiatan quick win adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pensiun pegawai negeri sipil yang menjadi kewenangan Presiden.

Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (6)

Dipublikasikan pada 16 Februari 2013

HASIL SURVEY PEMANFAATAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET   Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa selain program-program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan program percepatan (quick wins) diantaranya program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet dengan keluaran diantaranya Sistem Informasi Peridangan Kabinet.

Proyek Infrastruktur MP3EI Tahun 2013Butuh Biaya Rp. 143,08 Triliun

Dipublikasikan pada 25 Januari 2013

Pemerintah pada tahun 2013 berencana akan merealisasikan 82 proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana investasi sebesar Rp. 143,08 triliun. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menjelaskan, pemerintah akan mempercepat realisasi pembangunan proyek infrastruktur dengan mengeluarkan beberapa jumlah kebijakan. ”Dari sejumlah 82 […]

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

Dipublikasikan pada 18 Januari 2013

A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]

Biayai MP3EI, Pemerintah Kaji Penerbitan Obligasi Infrastruktur

Dipublikasikan pada 16 Januari 2013

Dalam rangka melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Master Plan Percepatan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang besar.  Oleh karena itu, Komite Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mengusulkan agar Pemerintah (Menteri Keuangan) segera mengkaji peluang/kemungkinan menerbitkan Obligasi Infrastruktur (Infrasrtucture Bonds) sebagai salah satu alternatif pendanaan.

Arsip