Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor […]

Usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin (22/2/2021), di Istana Negara, Jakarta, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan mengedepankan integritas tinggi, tata kelola yang baik, dan selalu berinovasi. “Hari ini Direksi BPJS ketenagakerjaan diberikan amanah oleh Presiden untuk mengelola dana yang besar. Tentu saja bentuk […]

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan akan memfokuskan diri pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan penggunaan teknologi. “Kami juga ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan, sehingga kualitas akan meningkat, keseluruhan dari customer journey akan kita tingkatkan dengan inovasi teknologi, interface sistem informasi sehingga antrean tidak lagi sekitar enam jam tapi bisa […]

Usai menyaksikan pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021-2026, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Senin (22/02/2021) siang. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia […]

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah/janji jabatan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) Masa Jabatan 2021-2026, Senin (22/02/2021) pagi. Acara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengangkatan keanggotan Ombudsman ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan […]

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal […]

Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2021 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Peraturan ini dapat diakses pada laman jdih.setkab.go.id. Perpres ini berisi perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan […]

Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. Semua peraturan tersebut dapat diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet jdih.setkab.go.id. Berikut daftar tautan […]

Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari  45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. “Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 19 Februari 2021. Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden […]