Oleh:  Eka Wijaya, S.H.*) Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2015 Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut) pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu. Perpres Tol Laut tersebut diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat bagian Timur Indonesia melalui penyediaan barang […]

Oleh:  Endra Sulistyono, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu*) Garam merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai sektor baik sektor rumah tangga maupun industri. Pada sektor rumah tangga, garam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri, antara lain produksi pipa […]

By: Gordon B. Manuain*) The year 2015 is undoubtedly a milestone year for all human development stakeholders across the globe. it marks a critical junction between the deadline of the Millennium Development Goals (MDGs) and the adoption of a new globally-agreed set of human development goals, officially known as the Sustainable Development Goals (SDGs). Last September, this United […]

Oleh: Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*) Untuk kesekian kalinya, masyarakat kembali menjadi korban yang dipicu adanya konflik pertambangan dan masyarakat. Layaknya cerita klasik, aparat desa yang selayaknya menjadi pengayom masyarakat, justru diduga menjadi beking utama perusahaan tambang. Meskipun dinilai sangat terlambat, terkuaknya peristiwa tersebut kemudian menghasilkan reaksi dari banyak pihak […]

Oleh: HM. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Pertama terima kasih atas pertemuan ini dan kehadiran saudara sekalian dari daerah. Tadi sudah disampaikan hal-hal tentang deregulasi. Saya ingin menyampaikan mengapa dan solusi yang harus kita lakukan dalam kondisi ini. Kita memahami bahwa dalam beberapa bulan terakhir kita mengalami penurunan ekonomi dunia, di Asia pada umumnya yang […]

Oleh: Henny Galla Pradana*) Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Paket Kebijakan Jilid II untuk mengkatrol perekonomian di Indonesia. Terdapat lima poin pokok kebijakan besar tersebut. Antara lain pengurusan izin investasi di kawasan industri menjadi hanya tiga jam; pemangkasan tahap perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 14 tahap menjadi enam tahap; Pengurusan “tax allowance” […]

Oleh: Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*) Paska pengumuman paket kebijakan penangkal krisis, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan supaya implementasinya tidak terkendala khususnya dari sisi birokrasi yang sering menjadi keluhan. Sayangnya paket kebijakan penangkal krisis tersebut sepertinya belum memberikan sinyal yang memuaskan. Nilai tukar rupiah terus saja melemah ke titik yang […]

Oleh: Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si*) Berdasarkan lembaran acuan kebijakan pemerintah di Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah diamanatkan bahwa ”Kegiatan penyelenggaraan pangan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata serta berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan”.

Oleh: Eddy Cahyono, Staf Pada Kantor Kepala Staf Presiden Peningkatan investasi diyakini memiliki konstribusi  sebagai pengungkit terhadap  bergeraknya pembangunan  ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

Oleh : Edi Nurhadiyanto, S.S, M.Si *) « Kami juga akan meningkatkan daya saing ini akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni Industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata »  Presiden Jokowi dalam Dokumen Visi-Misi Nomor 6 (enam).