Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada acara peresmian penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 Rabu (11/5) di Istana Negara, Jakarta menyerahkan dua kategori penghargaan. Pertama, Anugerah Pangripta Nusantara. Penghargaan ini diberikan setiap tahun oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menegaskan, bahwa teknis pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk kemungkinan ancaman hukuman mati akan diurus oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menurut Menko PMK, akan diterbitkan secepatnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengemukakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Untuk itu, pemerintah mengkaji berkaitan dengan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  yang diusulkan, dan membahas melalui semua kementerian/lembaga, juga melalui uji publik yang sangat komprehensif dan mendalam.

Pemerintah memutuskan akan membuat aturan berkaitan dengan tata kelola dana alokasi khusus (DAK), sehingga nantinya tidak ada ruang bagi siapapun untuk memanfaatkan itu di luar tujuan penganggaran untuk DAK Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui, bahwa dari hasil temuan memang penyerapan DAK saat ini rendah, tidak tepat sasaran, dan tersebar/terdistribusi di semua kementerian/lembaga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses proses penganggaran yang efektif dan tepat sasaran, termasuk didalamnya proses alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas tentang masalah Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kantor Presiden, Rabu (11/5) Siang. Presiden menginginkan untuk meninggalkan […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) untuk mempertajam pembahasan tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5) Siang. Sebelumnya, Selasa (10/5), Presiden Jokowi dalam keterangan pers menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sudah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, penanganan di setiap kementerian/lembaga juga […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menutup acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (musrenbangnas) Tahun 2016 di Istana Negara, jakarta (11/5) menyampaikan bahwa sekarang bukan lagi era money follow function, dan harus berubah menjadi money follow program. Pemerintah sekarang, menurut Presiden Jokowi, saat ini tengah fokus pada insfrastruktur. “Jika sebuah kota mempunyai anggaran 10 triliun dan mempunyai […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup secara resmi agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta Rabu (11/5) pagi. Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal utama yang perlu diperhatikan oleh Gubernur se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut, antara lain berkenaan dengan peningkatan belanja modal, perencanaan yang lebih fokus, dan penguatan brand […]

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaksanakan Forum Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) di Gedung Urip Sumoharjo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Rabu (11/5) siang. Tema yang diangkat dalam acara kali ini adalah Melalui Forum Komunikasi Bakohumas Kita Tingkatkan Wawasan dan Pemahaman Tentang Bela Negara. Direktur Pertahanan Bela Negara, Laksamana Pertama TNI Muhammad Faisal, S.E, M.M menyampaikan bahwa dasar […]

Sehubungan dengan makin maraknya kejahatan seksual  terhadap anak, yang oleh Presiden Joko Widodo dinilai sudah masuk kategori kejahatan luar biasa, pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi hal itu. Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempelajari kembali segala aturan hukum yang berlaku, yang arahnya nanti akan lebih mengefektifkan penanganan terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak ini.