web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 23 June 2015
  • 19200 Views

Kemlu Siapkan Pendampingan Hukum Kepada 8 WNI Perompak Kapal Malaysia

Menlu Retno L.P. Marsudi

Menlu Retno L.P. Marsudi

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) siap memberikan pendampingan hukum kepada 8 (delapan) Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini sedang ditahan pihak berwenang di Vietnam karena dituduh terlibat dalam perompakan kapal berbendera Malaysia MT Orkim Harmony.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi mengatakan, saat ini sudah ada Tim dari Kemlu untuk memintakan akses kekonsuleran. Namun sejauh ini ia belum menerima laporan apakah Tim tersebut sudah diberikan akses menemui kedelapan WNI itu.

  • 23 June 2015
  • 19647 Views

Indonesia Keluar Dari Daftar Negara Rezim Anti Pemberantasan Pendanaan Terorisme

cuci uangPertemuan pleno International Cooperation Review Group (ICRG) Financial Action Task Force (FATF), di Brisbane, Australia, 21-26 Juni, telah mengeluarkan Indonesia secara keseluruhan dari daftar “negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme”.

Dalam pertemuan FATF tersebut, delegasi RI yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib telah menyampaikan kepada para negara anggota FATF berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat rezim pemberantasan pendanaan terorisme.

Penguatan legislasi nasional Indonesia, kata Hasan, dilakukan melalui pengesahan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta melalui pembuatan Peraturan Bersama antara Kemlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 2015, dan telah ditempatkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231.

  • 22 June 2015
  • 23421 Views

Agar Tepat Waktu, Pemerintah Minta Daerah ‘Sharing Budgeting’ Untuk Distribusi Raskin

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hasil rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6) sore

Menindaklanjuti temuan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya, rapat terbatas yang membahas masalah beras untuk keluarga miskin (Raskin), telah mengambil sejumlah langkah agar pembagian raskin bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan kualitas.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Raskin itu akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya, diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan ketepatan waktu distribusinya, karena seringkali daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa mereka tiga bulan sekali baru didistribusikan.

  • 22 June 2015
  • 23657 Views

Soal Raskin, Presiden Jokowi: Jangan Lagi Berkutu, Harus Sampai Ke Yang Berhak

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas soal Raskin, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6) sore

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas soal Raskin, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar  jajaran pemerintah memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme penyerahan Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan memastikan Raskin sampai pada yang berhak, dan paling penting dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi.

“Yang lalu kita lihat memang, saya nggak tahu stoknya mudah-mudahan sudah habis, yang hitam berkutu, berjamur, yang tidak layak dikonsumsi betul-betul sudah nggak ada lagi. Habis dan berganti dengan stok baru yang kita beli, dan kita harapkan kualitas ke depan bisa jauh lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi pada rapat terbatas tentang Raskin, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6) sore.

  • 22 June 2015
  • 23282 Views

Dibagikan 26 Juni, Dana Talangan Lapindo Rp 827 Miliar Dikenakan Bunga 4,8 Persen

Korban LapindoPemerintah mengenakan bunga 4,8 persen kepada PT Minarak Lapindo terkait pemberian  dana talangan sebesar Rp 827 miliar kepada warga  korban terdampak lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jatim. Dana talangan ini akan diserahkan kepada warga pada Jumat (26/6) mendatang.

“Saya sudah undang Bapak Nirwan (Bakrie) bahwa dari sidang kabinet ini dana antisipasi ini dikenakan bunga 4,8 persen, dan beliau menerima,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seusai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6) siang.

  • 22 June 2015
  • 22895 Views

Presiden Jokowi Ingin Kawasan Kumuh Nelayan Direvitalisasi Seperti Kampung Air Di Brunei

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono untuk  merevitalisasi kawasan-kawasan permukiman nelayan yang kumuh.

“Dipanggil karena Presiden punya ide untuk merevitalisasi kawasan nelayan yang kumuh, supaya bisa lebih rapi,” kata Basuki kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6).

Presiden Jokowi, kata Basuki,  menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memilih sekitar 10 kawasan nelayan kumuh di seluruh Indonesia untuk dijadikan proyek percontohan.

  • 22 June 2015
  • 26844 Views

Lapor Presiden Jokowi, Susi Cabut Izin 6 Perusahaan Besar Dan Sita 20 Ton Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6) siang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6) siang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  pada Senin (22/6) ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta, terkait keputusan Kementerian yang dipimpinnya yang hari ini mencabut beberapa izin perusahaan, termasuk 6 (enam) grup besar, di antaranya DB Group dan DK Group.

Selain mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terkait illegal fishing, menurut Susi, pihaknya juga menyita kurang lebih 20.000 ton ikan untuk disita.

  • 22 June 2015
  • 20907 Views

Mendagri Akan Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah Yang Beri Jalan Keluarganya Maju Pilkada

PilkadaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dipastikan akan menolak menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Pasalnya, diduga pengunduran diri itu terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Mendagri sudah menyatakan tidak akan menandatangani yang mundur-mundur itu,” kata Dodi Riyadmadji, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspendagri), di Jakarta,  Minggu (21/6).

  • 22 June 2015
  • 20244 Views

Hampir Rampung, Program Kualifikasi Akademik Dan Sertifikasi Guru Nasional

Bu GuruProgram kualifikasi akademik (minimal D4 atau S1) serta mendapatkan sertifikat pendidik (sertifikasi) guru yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak tahun 2005, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen saat ini hampir rampung seluruhnya.

“Tahun ini kalau kita hitung, 2015 ini hampir selesai (kualifikasi dan sertifikasi guru),” kata Direktur Jenderal  (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata, di Jakarta, akhir pekan lalu.

  • 21 June 2015
  • 24590 Views

Dialog Di Batam, Presiden Jokowi Tanggapi Positif Keluhan Pengusaha Galangan Kapal

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana meninjau galangan kapal PT Anggrek Hitam Ship, di Batam, Kepri, Minggu (21/6)

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana meninjau galangan kapal PT Anggrek Hitam Ship, di Batam, Kepri, Minggu (21/6)

Dalam rangkaian kunjungannya ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meninjau workshop dan galangan kapal PT Anggrek Hitam Ship Repair, yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kecamatam Nongsa. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Holotan Pte Ltd Singapura.

Galangan kapal Anggrek Hitam yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektare (ha), memiliki spesifikasi untuk membuat floating cranes, accommodation barges, work barges, tug boats, self propelled barges, dan supply vessels. Saat ini, PT Anggrek Hitam tengah mengerjakan kapal milik PT Pertamina (Persero) yang berkapasitas 17.500 LTDW