Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan Ramadan 1441H, bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1441H jatuh pada Jumat, 24 April 2020 sebagaimana disampaikan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam telekonferensi pers usai Sidang Isbat Awal Ramadan 1441H.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang tadinya direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020 ini ditunda menjadi bulan Oktober tahun 2021.
Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1441H pada 23 April 2020 yang akan dilaksanakan secara daring (online).
Berdasarkan data yang dimiliki Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) total penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia yakni 2 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai policy measures atau langkah-langkah kebijakan termasuk cadangan untuk pemberian insentif pajak.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa terkait dengan stimulus yang baru diumumkan yakni perluasan sektor itu bagian daripada yang Rp70 triliun jaring pengaman sektor ekonomi.
Mulai 1 April 2020, Pemerintah telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari […]
Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Maret lalu diperuntukkan khusus memberikan insentif perpajakan bagi 19 subsektor industri manufaktur akan segera direvisi.
