web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 17 March 2015
  • 24109 Views

BI Rate Bertahan 7,50%, Pertumbuhan Ekonomi RI Diperkirakan Meningkat

rupiah-750x422Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (17/3) memutuskan, untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%.

Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi 4±1% pada 2015 dan 2016, serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5-3%,” kata Tirta Segara, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dalam siaran persnya Selasa (17/3).

  • 17 March 2015
  • 52133 Views

Inilah Organisasi Baru Kementerian Keuangan Sesuai Perpres No. 28 Tahun 2015

Gedung-Kementerian-KeuanganDengan telah ditetapkannya pembentukan kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres ini menyebutkan, Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri, dan dalam melaksanakan tugas Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

“Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian,” bunyi Pasal 3 Perpres tersebut.

  • 17 March 2015
  • 26841 Views

Presiden Jokowi: Saya Sih Maunya Koruptor Ngga Usah Dikasih Remisi

Mati DubesPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perang terhadap korupsi harus tetap dilaksanakan. Presiden optimistis hal ini bisa dilakukan, meskipun pada prakteknya konsolidasi antar penegak hukum tidak mudah.

Dalam wawancara khusus dengan Radio Elshinta, Jakarta, yang diudarakan radio tersebut Selasa (17/3) beberapa saat lalu, Presiden Jokowi juga menyinggung masalah wacana yang kini berkembang di masyarakat terkait rencana pemberian remisi atau pengurangan masa pidana bagi narapidana koruptor.

  • 17 March 2015
  • 24454 Views

April, Kementerian ESDM Serahkan Rekomendasi Blok Mahakam dan Freeport ke Presiden

Freeport-covMenteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan rekomendasi terkait kelanjutan operasi Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2015.

“Sesuai arahan Presiden, karena ini menyangkut investasi besar, maka keputusan Mahakam dan Freeport harus dipercepat dengan kajian detail. Kami targetkan satu bulan dari sekarang, rekomendasi sudah diserahkan ke Presiden,” kata Sudirman dalam konperensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/3).

  • 17 March 2015
  • 24189 Views

Wajib Gunakan Biofuel 15%, Pemerintah Berharap Bisa Kurangi Impor Solar

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan paket kebijakan ekonomi di bidang energi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3)

Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan paket kebijakan ekonomi di bidang energi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3)

Salah satu paket kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah pada Senin (16/3) kemarin adalah adanya Peraturan Menteri ESDM yang mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen.

“Implikasi ekonominya cukup besar, mengurangi impor solar cukup besar,” kata Menko Perekonomian Sofyan Jalil kepada wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3) petang.

Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, pihaknya mengeluarkan ketentuan untuk memperbesar energy mix (bauran energi), memperbesar porsi dari energi baru dan terbarukan.

  • 16 March 2015
  • 45385 Views

Bebaskan Visa 30 Negara, Pemerintah Berharap Devisa 1 Miliar Dollar Dari Wisatawan Mancanegara

BuleDalam Paket Kebijakan Ekonomi yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3) disebutkan, bahwa pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan kepada 30 negara baru.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan 30 negara baru yang warganya memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan singkat itu adalah: 1. RRT; 2. Jepang; 3. Korea Selatan; 4. Amerika Serikat (AS); 5. Kanada; 6. Selandia Baru (New Zealand); 7. Meksiko; 8. Rusia; 9. Inggris; 10. Jerman; 11. Perancis; 12. Belanda; 13. Italia; 14. Spanyol; 15 Swiss.

  • 16 March 2015
  • 24001 Views

Inilah Jenis Perusahaan Yang Berhak Mendapatkan ‘Tax Allowances’

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan soal insentif pajak, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan soal insentif pajak, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3)

Salah satu paket kebijakan yang diumumkan pemerintah terkait upaya penguatan nilai tukar rupiah adalah pemberian insentif pajak atau yang dikenal sebagai tax allowances.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai  tax allowance, dengan kriteria yang dibuat lebih longgar; tidak ketat dan terlalu detail seperti yang sebelumnya.

“Kita  lebih menekankan bahwa kita ingin memberikan tax insentive kepada perusahaan-perusahaan: a. Yang melakukan investasi dalam jumlah besar; b. Yang punya orientasi ekspor; c. Menggunakan tingkat kandungan lokal yang tinggi; dan d. Yang melakukan R & D,” kata Bambang.

  • 16 March 2015
  • 24916 Views

Inilah Paket Kebijakan Ekonomi Baru Untuk Memperkuat Rupiah

Menko Perekonomian Sofyan Jalil didampingi Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Pariwisata mengumkan Paket Kebijakan Ekonomi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3)

Menko Perekonomian Sofyan Djalil didampingi Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Pariwisata mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3)

Setelah digodok beberapa hari, Pemerintah akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang diharapkan bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Pengumuman disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil didampingi Menteri Keuangan Bambang SP Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya, seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3) petang.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil megatakan, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (JK) sebelum telah melakukan reformasi struktural  perekonomian dengan menghapus subsidi harga bahan bakar minyak (BBM); memperkenalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Pusat, Wilayah, Provinsi; memperbaiki pelabuhan dalam rangka penurunan biaya logistik; menjaga inflasi supaya terkontrol; dan lain-lain.

  • 16 March 2015
  • 23568 Views

Februari 2015, Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 738 Juta Dollar AS

ekspor-impor-jict-750x422Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2015 mengantongi surplus sebesar 738,3 juta dollar Amerika Serikat (AS), di mana kinerja ekspor sebesar 12,29 miliar dollar AS sementara impor sebesar 11,55 miliar dollar AS.

“Neraca perdagangan Februari mengalami surplus sebesar 738,3 juta dollar AS, yang dipicu oleh surplus neraca migas sebesar 170 juta dollar AS dan surplus neraca non-migas sebesar 570 juta dollar AS,” kata Kepala BPS, Suryamin, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/3).

  • 16 March 2015
  • 22145 Views

Kementerian Luar Negeri Imbau WNI Tidak Bepergian ke Libya

LibyaSehubungan dengan perkembangan dan keamanan Libya yang pada saat sekarang masih terus bergejolak dan terus berlangsungnya perang saudara, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menerbitkan travel warning kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tidak bepergian negara di wilayah utara Afrika itu.

Mengutip siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, Kemlu dalam siaran pernya Minggu (15/3) mengimbau WNI agar: